RAMENDSHO

Hidup Adalah Pengabdian

MEMBUKA TABIR TANGISAN MUTASI LOMBOK TENGAH

MEMBUKA TABIR “TANGISAN” MUTASI LOMBOK TENGAH”
Oleh
H.Musa Shofiandy

Saya ikut prihatin membaca berita Lombok Post hari Jumat tanggal 5 Juni 2015, halaman 17 dengan judul berita “Mantan Camat Praya Menangis”, dan tangisan itu ditunjukkan di hadapan Wakil Rakyat, DPRD Lombok Tengah ketika teman-teman yang merasa di zalimi itu melakukan hearing dengan para wakil rakyat itu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 di ruang sidang DPRD Lombok Tengah. Tangisan Mantan Camat Praya itu tentu juga dialami oleh beberapa teman Camat dan Pejabat lainnya yang terkena imbas mutasi itu, terutama mereka yang dalam mutasi itu terkena “hukuman” berupa penurunan eselon jabatannya. Dalam mutasi itu ada beberapa pejabat yang di non jobkan dan belasan pejabat lainnya yang diturunkan eselonnya termasuk menurut informasinya 3 (tiga) Camat yakni Camat Praya (Lalu Nikman Buhari), Camat Batukliang Utara (Suranto) dan Camat Pujut (H.Lalu Mujiharta). Kenapa saya mengatakan bahwa para pejabat yang kena mutasi dengan diturunkan eselonnya itu merupakan “hukuman” bagi pejabat yang bersangkutan ? Mari kita lihat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bagian Kedua, Tingkat dan Jenis Hukman Disiplin, Pasal 7, yang berbunyi :
Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari bunyi Pasal 7 ayat (4) point b dan c, PP Nomor 53 Tahun 2010 diatas, jelas bahwa pemindahahan dalam rangka penurunan jabatan (eselonering) setingkat lebih rendan, dan pembebasan dari jabatan ( non job) adalah termasuk dalam kategori Jenis Hukuman Disiplin Berat. Nah yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah pejabat yang di non jobkan (dibebaskan dari jabatannya) dan pejabat yang dimutasi dengan penurunan jabatan setingkat lebih rendah itu telah melakukan pelanggaran berat ? Kita lihat jenis pelanggaran yang dilakukan oleh setiap PNS/Pejabat yang dapat dikenakan hukuman berat (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan) disebutkan dalam Pasal 10 PP Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi :
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluhlima) hari kerja;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

Adakah para pejabat yang di pindahkan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan itu telah melakukan pelanggaran sebagaimana di atur dalam Pasal 10 PP Nomor 53 Tahun 2010 di atas ? dan/atau telah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana di atur dalam Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi :

Pasal 13
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Kalau ya.. sudahkan mereka itu diproses hukum terlebih dahulu atas pelanggaran yang mereka lakukan ? Sebab dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan Proses yang harus dilakukan/ dijalani oleh PNS/Pejabat yang diduga telah melakukan pelanggaran, sebelum hukuman itu dijatuhkan kepada PNS/Pejabat yang bersangkutan. Selengkapnya bunyi aturan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 23
(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24
(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.
Pasal 25
(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yangditunjuk.
(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 26
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
Pasal 27
(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
Pasal 28
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 29
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
Pasal 30
(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.
Pasal 31
(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan

Sepengetahuan saya, yang kebetulan juga berkantor di Praya Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah cq. BKD Lombok Tengah, belum pernah melakukan proses hukum sebelum dijatuhkannya hukuman berat kepada PNS/Pejabat yang terkena hukuman berat dalam mutasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2015 lalu.
Oleh karena itu terhadap PNS/Pejabat yang dalam mutasi tersebut dikenakan hukuman berat tanpa didahului oleh proses hukum (kalau mereka ternyata telah melakukan pelanggaran), sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada Komisi ASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 ( UU ASN), dan tahun 2015 ini Komisi ASN telah menangani beberapa masalah yang terkait dengan mutasi pejabat yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-undang yang ada dan berlaku, karena memang keberadaan Komisi ASN, memiliki tugas dan wewenang untuk itu, sebagaimana di atur dalam Pasal 31 dan pasal 32 UU Nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi :
Pasal 31 :
(1) KASN bertugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Pasal 32
(1) KASN berwenang:
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Jadi jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan ini tentunya akan menjadi pelajaran berharga bagi Kepala Daerah, bukan hanya Bapak Bupati Lombok Tengah, tapi juga bagi Gubernur/Bupati/Walikota lainnya di Indonesia yang memang sudah seringkali melakukan hal yang sama dalam memutasi PNS/Pejabat, dan tidak tertutup kemungkinan Komisi ASN akan membatalkan mutasi tersebut, jika memang terbukti mutasi yang dilakukan itu menyalahi/melanggar aturan yang ada.
Semoga tulisan ini bermanfaat .

H.Musa Shofiandy.

Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan
Dosen IPDN Kampus NTB.

9 Juni 2015 Posted by | Politik | Tinggalkan komentar

MENYINGKAP TABIR 653

MENYINGKAP TABIR 653
Oleh
H.Musa Shofiandy

Bagi kebanyakan orang, angka 653 adalah angka biasa yang tidak bermakna apa-apa, namun bagi saya pribadi dan 653 orang tenaga honorer Kategori II, atau lebih dikenal dengan Honorer K2, angka tersebut memiliki makna tersendiri yang mungkin juga angka tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh saudara-saudara kita yang termasuk dalam jumlah 653 tersebut.
Angka 653 adalah merupakan jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Lombok Timur yang telah Lulus seleksi K2, dari 1.779 honorer K2 yang mengikuti test. Angka 653 itu semula berjumlah 669 orang yang terdiri dari 393 orang adalah tenaga guru honorer, 165 orang honorer tenaga teknis, 106 honorer tenaga kesehatan dan 5 orang honorer tenaga fungsional tertentu. Namun dari sejumlah 669 orang tersebut, 11 orang sudah dibuatkan SPTJM oleh Bupati Lombok Timur hingga ke 11 orang tersebut sudah diangkat menjadi CPNS di Lombok Timur, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang mengundurkan diri, sehingga sisanya sebanyak 653 orang nasibnya terkatung-katung, tidak menentu, entah sampai kapan, karena berbagai upaya berliku dan panjang telah mereka lakukan, tidak sedikit energi waktu dan biaya yang telah mereka habiskan hanya untuk bisa merubah nasib mereka, namun terganjal hanya dengan tidak adanya selembar kertas yang berisikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur. Sungguh miris dan amat prihatin dengan nasib mereka.
Saya sendiri tidak tau persis bagaimana lika liku perjalanan panjang mereka untuk mengurus nasib mereka, dan hanya karena merasa iba dan ikut prihatin dengan nasib saudara-saudara kita ini, saya mencoba untuk mencari tau berbagai hal terkait dengan permasalahan yang di alami oleh saudara-saudara kita ini, dengan harapan kiranya saya bisa membantu menemukan solusinya. Saya coba membuka ruang diskusi melalui salah satu Forum diskusi di media sosial dengan harapan saya bisa mendapatkan sedikit bayangan riel tentang permasalahan yang menghimpit 653 teman honorer K2 Lulus di Lombok Timur ini, dalam diskusi itu saya mengharapkan ada tanggapan dan/atau penjelasan dari pihak terkait, baik dari eksekutif (dalam hal ini BKD Lotim), dari Legislatif yang juga telah ikut mengurus masalah ini, maupun dari tenaga honorer K2 Lulus yang termasuk dalam 653 orang itu, namun niat tulus dan ikhlas saya itu rupanya tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, karena tidak ada satupun yang memberikan komentar tentang apa yang saya harapkan, bahkan salah seorang teman diskusi di forum tersebut memberikan komentarnya dengan mengatakan ; “Maf saudaraku semuax silakan urus rumah tangga masing2…klo kurang paham rumah tangga orang jangan kt coba2 menawarkan penyelesaian kepada orang sedangkan yg menawarkan kurang tahu apa masalah orang…..oleh sebab itu mari kita jaga rumah kita masing2……mari lakukan apa yg bisa anda lakukan jangan lakukan apa yg tidak bisa anda lakukan karena itu bukan anda” demikian ungkap teman itu yang setelah beberapa hari saya tau bahwa teman itu adalah termasuk dalam angka 653 dan malah menjadi salah seorang pengurus forum 653. Dan salah satu komentarnya yang sampai saat ini saya tidak tau maksudnya adalah komentarnya yang mengatakan ; “Bapak musa termasuk katagori yg mana? Putih…..hitam…..at abu’abu” saya jawab biasa saja karena sesungguhnya kalimat itu memiliki banyak makna, tergantung dari sisi mana kita melihat dan memaknainya, saya hanya mengatakan : “sy termasuk orang yg masih bodoh, mknya sy cari informasi ttg rekan2 K2 ini sbg bahan berfikir sy utk mencoba bsa menemukan solusinya”. Okelah… hal ini kita coba lupakan itu dan tidak lgi membahas hasil diskusi di forum dunia maya itu, dan oleh karena saya tidak atau belum menemukan data riel tentang kisah perjalanan panjang pengurusan 653 K2 Lulus di Lombok Timur, maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahasnya dengan melihat sisi aturan perjalanan pengurusan 653 K2 Lulus di Lombok Timur yang sampai saat ini belum ada kejelasannya, apakah upaya saudara-saudara kita itu akan kandas untuk menjadi CPNS/PNS karena tidak berhasil mendapat selembar SPTJM Bupati Lombok Timur, atau di satu saat nanti Doa saudara-saudara kita itu akan dikabulkan oleh Allah Yang Maha Kuasa hingga Bupati Lombok Timur H.Ali BD. akan terbuka hatinya untuk memberikan dan menandatangani SPTJM 653 K2 Lulus, hingga akan mengakhiri perjalanan dan perjuangan panjang mereka yang amat melelahkan, dan pada akhirnya predikat K2 mereka akan berubah menjadi CPNS/PNS.
Kaitan dengan hal ini, kita belum bisa menyalahkan Bupati Lombok Timur (Bapak H.Ali BD.) sepenuhnya karena beliau tidak mungkin akan mengambil tindakan itu (tidak mau menandatangani SPTJM), tanpa ada sebab atau tanpa ada masukan dan informasi dari staf beliau yang menangani masalah kepegawaian ( BKD Lotim). Lalu siapa yang harus disalahkan dalam masalah ini ? Kita tidak bisa menjustifikasi sebuah kesimpulan tanpa harus melihat dan mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya, sedangkan untuk mengetahui permasalah itu amat sulit karena baik dari BKD Lotim maupun dari FHI yang merupakan organisasi tenaga honorer yang menangani masalah ini sifatnya amat tertutup. Karena itu melalui tulisan ini, saya akan mencoba menganalisisnya dari sisi aturan yang mengatur tentang bagaimana proses dan prosedur pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS/PNS,
Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS/PNS dimulai pada tahun 2005 yang didasari dengan dikeluarkannya PP 48 tahun 2005, tertanggal 11 November 2005, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dirubah/diperbaharui dengan PP Nomor 43 Tahun 2008 dan Perubahan Kedua dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tertanggal 6 Agustus 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. Landasan Hukum awal pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dimuat/tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2005 yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 6
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009, dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Dalam hal tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai pengingat kita bahwa tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas, disebut dengan istilah Tenaga Honorer Ketegori I ( K1), dan tenaga honorer sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, atau jelasnya tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut dengan istilah Tenaga Honorer Kategori II ( K2).

` Selanjutnya melalui Perubahan Pertama PP Nomor 48/2005 yakni dalam PP Nomor 43/2007, pada Pasal 1 poitn 2 dijelaskan : “2. Penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6.” Dan penjelasan pasal 6 dimaksud berbunyi :
Pasal 6
Ayat (1)
Pentahapan ini disesuaikan dengan jumlah lowongan formasi yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Ayat (2)
Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.
Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya dalam PP Nomor 56/2012 yang merupakan Perubahan Kedua dari PP Nomor 48/2005, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 6 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.
(2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
(3) Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

(2) Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya.
(5) Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

(6) Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan.
(7) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi) dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional.
(8) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(9) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Untuk bisa masuk dan tercatat resmi sebagai Tenaga Honor K2 tidak mudah, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Secara umum dalam Pont III , Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan sebagai berikut :

III. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG TIDAK DIBIAYAI APBN/APBD
MENJADI CPNS

A. Umum
Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

B. Persyaratan
Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi:
1. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
2. mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus;
3. penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
4. bekerja pada instansi pemerintah;
5. dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan
6. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya Persyaratan Pemberkasan Tenaga Honorer Kategori II (K2) Menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Calon (CPNS) wajib membuat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri, menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian.
2. Bagi tenaga honorer administrasi, kesehatan dan guru melampirkan ijazah / sttb ( dari sd s/d pendidikan terakhir) yang sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan, tetapi untuk tenaga honorer jabatan guru boleh mencantumkan ijazah terbaru yang relevansi sesuai pendidikannya.
3. a. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku.
b. Melampirkan Kartu Peserta Ujinan CPNS K2.
4. Melampirkan foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh dinas kependudukan dancatatan sipil.
5. Melampirkan foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh kecamatan setempat dan surat nikah dilegalisir oleh kantor urusan agama terdekat.
6. Melampirkan surat keterangan pencari kerja ak.1 (asli dan foto copy dilegalisir).
7. Melampirkan pas foto dengan latar belakang biru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas foto tersebut.
8. Melampirkan fotocopy keputusan / bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II.
9. Membuat daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pas foto berwarna latar belakang biru ukuran 3 x 4).
10. Mengisi formulir yang disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berisi tentang pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer.
11. Mengisi formulir yang disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian, yang berisi tentang pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer.
12. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit umum (asli dan foto copy dilegalisir) (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani).
13. Melampirkan surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Asli dan foto copy dilegalisir.
14. Membuat surat pernyataan yang berisi :
a. Pernyataan masih aktif melaksanakan tugas secara terus menerus diketahui oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II.
b. Pernyataan selama bekerja memiliki disiplin dan integritas yang tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon ii.
15. Membuat surat pernyataan yang formulirnya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian yang berisi tentang :
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri/ pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai bumn/bumd dan pegawai swasta.
c. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri/pegawai negeri.
d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah republik indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, dan
e. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politi
Semua surat-surat pernyataan tersebut di atas di tanda tangani di atas materai 6000.

Selanjutnya dalam point III huruf C, Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. disebutkan :

C. Pelaksanaan
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD melalui website http://www.bkn.go.id.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan daftar nama tenaga honorer kepada PPK Pusat/Daerah untuk diumumkan.
3. PPK Pusat/Daerah mengumumkan tenaga honorer melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima daftar nama tenaga honorer.
4. Pengumuman oleh PPK Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender kepada publik.
5. PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.
6. PPK Pusat/Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan atau keberatan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman oleh PPK.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.
8. Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menyelesaikan dan memutuskan pengaduan/sanggahan/keberatan setelah dilakukan pengumuman dan uji publik oleh PPK Pusat/Daerah.
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan atas pengaduan atau keberatannya serta menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.
10. Peserta seleksi adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD yang tercantum dalam daftar nama (listing) tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9. 11. Materi seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
12. Materi seleksi ujian tertulis TKD berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh pemerintah.
13. TKD dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB. 14. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian TKD bagi tenaga honorer dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, yang dibentuk oleh Menteri PAN dan RB bersama dengan Mendikbud.
15. Pelaksanaan TKD pada instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
16. Penentuan kelulusan TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium PTN.
17. Pengumuman kelulusan TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai tenaga honorer.
18. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD, wajib mengikuti TKB dengan mempertimbangkan dedikasi yang ditetapkan oleh masingmasing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi Pembina Jabatan Fungsional.
19. Waktu pelaksanaan TKB ditetapkan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Dari sedikit uraian mengenai proses dan prosesur pengangkatan tenaga honorer K2 ini untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS, amatlah sulit, panjang dan berliku serta penuh dinamika persyaratan, sehingga membutuhkan energi waktu tenaga dan biaya bagi setiap tenaga honorer K2. Oleh karena itu, dalam benak saya terpikir, apakah mungkin ada diantara ke 653 tenaga K2 Lulus itu adalah tenaga honorer yang bodong atau memalsukan beberapa persyaratan agar bisa masuk dalam kategori Honorer K2, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang facebooker di forum diskusi dunia maya (FDPLT) dengan nama akunt fb Andi Putra melalui statusnya yang diposting tanggal 7 Mei 2015 dengan mengatakan :”K2 ada yang ngaku sudah ngabdi semenjak tahun 2004, tapi materai lampiran terdeteksi cetakan tahun 2012” lalu dikomentari oleh facebooker lain dengan akunt fb bernama Asri Soufiyawati, dengan mengatakan : “Bukan isu itu, kenyataan saya lihat sendiri, Sknya. Saya gak berani ngomong begini kalau tidak melihat langsung. Tapi sudahlah moga saja ada kejelasan bagi teman-teman K2” ungkap Asri Soufiyawati. Nah untuk membuktikan ada tidaknya tenaga honor yang menggunakan cara-cara tidak benar itu serta agar tidak mengorbankan tenaga honor lainnya yang sudah dinyatakan lulus itu, kenapa pihak Pemda, dalam hal ini BKD Lotim tidak mengusut tuntas permasalahan itu, lalu tidak mau membuatkan SPTJM utk 653 orang K2 yang sudah dinyatakan lulus itu ? Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh saudara Lalu Kamil, yang mengatakan : “Dibalik pupusnya harapan K2, Sebenarnya kalau alasan Bupati tidak mau tanda tangan SPTJM K2 karena diduga ada berkas rekayasa, sangat sederhana, Bupati bisa bentuk Tim, Verifikasi Ulang seluruhnya, mana yang saheh ditanda tangani, mana yang terbukti rekayasa tak usah ditanda tangani. Ini digeneralisir, hanya beberapa orang yang borok semua jadi korban.” Ungkat Lalu Kamil.
Namun yang menambah keheranan kita adalah, kalaupun memang benar ada diantara 653 orang itu yang memalsukan dokumen saat mereka mengikuti pemberkasan sampai dengan mereka ikut ujian dan lulus kenapa pada saat 653 K2 Lulus itu melakukan demonstrasi pada tanggal 9 Januari 2015, kenapa Bapak Bupati Lombok Timur melalui Kepala BKD Lombok Timur, mengatakan kesiapannya untuk menandatangani SPTJM ke 653 K2 Lulus itu ? Selengkapnya pada saat itu Kepala BKD Lombok Timur H.Najamudin yang mewakili Bupati Lombok Timur mengatakan : “Kalau memang SPTJM menjadi hambatan tenaga honorer K2 untuk mandapatkan NIP, maka kita akan buatkan SPTJM untuk seluruh honorer K2 yang dinyatakan lulus” pungkas Najamuddin, mengutip pernyataan Bupati Lombok Timur, Bapak H.Ali.BD. Ketika pernyataan ini disampaikan kepada 653 K2 Lulus ini, merekapun menjadi tenang dan bahagia, karena apa yang mereka harapkan selama ini akan terwujud. Sebagaimana kita maklumi bahwa sebelum demonstrasi tanggal ( Januari 2015 itu, ratusan tenaga honorer K2 Lulus ini telah pula melakukan demontrasi beberapa kali antara lain demonstrasi tanggal 7 Januari 2015 dengan mendatangi gedung DPRD Lotim, dan beberapa tempat lainnya.
Pernyataan Kepala BKD Lotim itu memang dipenuhi dengan membuatkan SPTJM bagi 653 orang tenaga honorer K2 Lulus itu, dan untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan isi SPTJM itu, rekan-rekan tenaga honorer K2 Lulus ini meminta agar diperlihatkan isi atau bunyi SPTJM itu, apakah isi dan format SPTJM itu telah sesuai dengan yang telah ditetapkan BKN atau tidak, karena menurut ketentuan menyebutkan bahwa SPTJM itu tidak boleh di ubah atau dimodifikasi kata-katanya dan tidak boleh diwakilkan penanda tanganannya, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Biro Humas BKN, Tumpak Hutabarat dengan mengatakan : ‘SPTJM tidak bisa di tawar-tawar lagi, SPTJM syarat absolut bagi K2 Lulus test untuk menjadi CPNS. Pernyataan Kepala Biro Humas BKN ini didasarkan pada dasar hukum SPTJM itu yakni Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/V23-4/99, tanggal 27 Februari 2014 yang merupakan penegasan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 5 tahun 2010 tentang Kriteria Tenaga Honorer K2 .
Permintaan rekan-rekan tenaga honorer K2 Lulus untuk ingin melihat isi dan format dari SPTJM yang sudah ditanda tangani Bupati Lombok Timur tidak semudah yang diharapkan karena BKD Lotim tidak mengijinkan, namun setelah Polres Lombok Timur ikut turun tangan meminta agar SPTJM itu diperlihatkan, barulah SPTJM itu diperlihatkan kepada rekan-rekan tenaga honorer K2 Lulus, dan ternyata menurut penuturan beberapa rekan tenaga honorer K2 Lulus, SPTJM yang sudah dibuat dan ditandatangani itu formatnya beda dengan format yang telah ditetapkan oleh BKN. Mengetahui hal ini tentunya rekan-rekan honorer K2 tidak menerima dan minta agar SPTJM itu diganti dan disesuaikan dengan format baku yang telah ditetapkan oleh BKN. Inilah yang sampai sekarang belum didapatkan (SPTJM yang ditandatangani Bupati Lombok Timur, dan mengikuti format baku yang sudah ditetapkan BKN.) Karena SPTJM yang diharapkan itu tidak juga kunjung terbit, maka rekan-rekan K2 Lulus kembali melakukan aksi demo pada tanggal 5 Mei 2015 dengan mendatangi gedung DPRD Lotim dan Kantor Bupati Lombok Timur. Kedatangan rekan-rekan tenaga honorer K2 Lulus ke DPRD Lotim mendapat tanggapan dari para wakil rakyat dan diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Lotim. H. Huspiani. (Komisi II DPRD Lotim membidangi masalah Pendidikan ).Dalam pertemuan itu H.Huspiani selaku Ketua Komisi II DPRD Lotim mengatakan “Kami siap menvack-up masalah ini” jelasnya. Dan pada saat itu Komisi II DPRD Lotim menyampaikan rencananya bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 akn memanggil BKD Lotim untuk meminta klarifikasi terkait masalag K2 Lulus Lotim ini, dan Ketua Komisi II menyatakan “Kami jamin minggu depan masalah ini clear” ungkapnya.
Langkah wakil rakyat (Komisi II DPRD Lotim) untuk menyelesaikan masalah ini cukup kita acungi jempol karena memang setelah itu, dibawah pimpinan Ketua DPRD Lotim H.Khairul Rizal mereka mendatangi BKN Regional X Denpasar dan melakukan pertemuan dengan unsur yang terkait dengan masalah ini di BKN Regional X Denpasar. Dari hasil pertemuan itu dapat disimpulkan bahwa terkatung-katungnya penyelesaian masalah 653 orang K2 Lulus di Lombok Timur ini disebabkan karena kurang responnya pemerintah (dalam hal ini BKD Lombok Timur) untuk menyelesaikan masalah 653 tenaga honorer K2 Lulus ini. Dan hal ini sangat disayangkan oleh BKN. Salah seorang petugas BKN Regional X Denpasar, Heri yang dihubungi wartawan Lombok Post mengatakan, : “hingga kini belum ada komunikasi apapun dari Pemkab Lotim. Itu membuat BKN tak bisa berbuat apapun. Padahal daerah lain yang ditangani semuanya telah merapat. Berkas dari daerah lainpun mulai diverifikasi kelengkapannya. Kalau dari Lotim belum ada apa-apa” ungkat Heri (Lombok Post Rabu 6 Mei 2015). Kondisi dan sikap Pemkab Lombok Timur (dalam hal ini BKD Lotim) inilah yang amat kita sesalkan, kenapa tidak ada respon dan melakukan komunikasi aktif dengan pihak BKN untuk menyelesaikan masalah 653 K2 Lulus Lombok Timur ini. Sikap yang ditunjukkan oleh aparat BKD Lotim ini tentunya akan membawa dampak pengaruh positif dan negatif bagi pemerintahan Al-Khaer
Dampak positifnya antara lain :
1) Bagi pemerintahan Al-Khaer, khususnya Bapak Bupati Lotim, jika masalah K2 Lulus ini bisa diselesaikan, maka yang paling utama adalah bahwa pemerintahan Al-Khaer, khususnya Bapak Bupati Lombok Timur H.Ali BD. Insya Allah akan mendapatkan berkah dan balas jasa kebaikan yang setimpal dari Allah SWT. Karena tidak hanya dapat membantu dan menyelamatkan nasib 653 orang, tapi lebih dari itu, sebab kalau saja masing-masing tenaga honorer K2 Lulus itu punya istri/suami satu dan anak satu, maka 3×653 = 1.959 orang yang akan mendoakan keselamatan dunia akherat bagi Bapak Bupati.
2) Dari sisi moral, dengan disetujuinya 653 K2 Lulus ini dan mereka berhasil mendapatkan NIP, maka minimal 1.959 penduduk Lombok Timur akan mengenang terus jasa baik Bapak Bupati karena dengan tanda tangan Bapak Bupati mereka berhasil merubah nasibnya untuk menjadi CPNS/PNS.
3) Dari sisi Politik, ada 2 (dua) keuntungan bagi Bupati Lombok Timur H.Ali.BD. Pertama jika saja tahun 2018 nanti Bp. H. Ali BD akan mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Lombok Timur, maka saya jamin dan Insya Allah minimal 1.959 orang akan memberikan dukungan penuh kepada beliau dan tidak tertutup kemungkinan akan lebih dari itu. Umpama saja kalau 653 orang itu masing-masing bisa mengajak keluarganya untuk memberikan dukungan kepada Bapak H.Ali BD, mininal 5 orang, maka 653×5= 3.265 orang sudah bisa dipastikan akan memberikan dukungan kepada Bp.H.Ali BD. Dan yang kedua, seandainya Bapak H.Ali BD tidak berkenan lagi untuk mencalonkan diri, maka nama baik beliau akan dikenang sepanjang hayat rekan-rekan 653 tenaga honorer K2 Lulus beserta keluarganya.
4) Masih banyak lagi dampak positif lainnya.
Sedangkan dampak negatifnya, bila ke 653 orang K2 Lulus ini, gagal untuk mendapatkan NIP dan menjadi CPNS/PNS, maka dampak negatifnya sudah bisa kita bayangkan antara lain:
1) Minimal 1.959 orang akan sangat kecewa dengan pemerintahan Al-Khaer, khususnya Bapak Bupati Lombok Timur H.Ali.BD. dan atas kekecewaan mereka itu tentunya rekan-rekan ini akan mengadukan nasibnya kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan kita tidak tahu, Doa mereka apa. (harapan kita semua mudah-mudahan Doanya itu baik)
2) Dari segi Moral, sudah pasti nama baik pemerintahan Al-Khaer khususnya Bapak Bupati Lombok Timur, H.Ali.BD akan menjadi tidak baik dimata rekan-rekan K2 Lulus beserta keluarganya.
3) Dari sisi Politik Praktis, kalau saja tahun 2018 nanti bapak H.Ali BD akan mencalonkan diri lagi menjadi Bupati Lotim, maka dapat dipastikan bahwa ke 653 K2 Lulus ini tidak akan memilihnya dan mungkin saja ke 653 orang ini akan melakukan kampanye terselubung agar masyarakat tidak memilih Bapak H.Ali BD. Demikian pula jika beliau tidak mencalonkan diri lagi, maka kekecewaan rekan-rekan K2 Lulus ini akan menjadi tinta merah dalam qalbu mereka yang menorehkan nama baik baik Bapak H.Ali BD. menjadi tercoreng.
4) Masih banyak juga hal negatif lainnya yang akan sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan Al-Khaer di Gumi Patuh Karya Lombok Timur.

Kondisi seperti inilah yang harus diwaspadai dan dijaga oleh para pembantu beliau (Bapak Bupati Lombok Timur), dan dengan kewaspadaan itu, tentunya para pembantu beliau di Pemkab Lombok Timur akan melakukan tugas kewajibannya sebagai pengayom masyarakat yang baik, berbuat/bertindak adil, tidak diskriminatif, tidak melakukan dan atau menerapkan unsur politik praktis dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah, tidak memberikan saran masukan yang keliru dan salah kepada Bapak Bupati yang pada akhirnya akan mencoreng nama baik Bupati Lombok Timur.
Terhadap terlunta-luntanya penyelesaian kasus 653 K2 Lulus di Lombok Timur ini, saya yakin bahwa itu bukan semata-mata atas kehendak atau kemauan ansich Bupati Lombok Timur Bapak H.Ali.BD. tapi semata karena tidak profesionalnya para pembantu beliau, khususnya aparat di BKD Lotim yang menangani masalah ini. Kalau saja mereka para pejabat di BKD Lombok Timur profesional dan aktif melakukan komunikasi dengan BKN untuk penyelesaian masalah 653 K2 Lulus ini, maka saya yakin tidak akan terjadi masalah seperti sekarang ini.
Kasihan dan kita amat prihatin dengan kondisi rekan-rekan 653 K2 Lulus Lombok Timur ini, kita yakin saat ini dan bisa jadi untuk masa-masa selanjutnya, dalam benak pikiran dan hati mereka tidak pernah hilang dalam otak dan qalbunya tentang bagaimana nasib mereka, sebab belum ada satupun jawaban jelas dan konkrit kepastian nasib mereka.
Untuk itulan sebagai warga masyarakat biasa yang ikut juga merasakan denyut nadi dan jantung rekan-rekan 653 K2 Lulus Lombok Timur ini saya berharap kepada Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak H.Ali BD. untuk memberikan mereka kepastian, sekali lagi “kepastian” nasib mereka, kalaupun mereka tetap ditolak untuk diberikan SPTJM, karena ada sebab dan akibat yang bisa dipertanggung jawabkan, sampaikanlah kepada mereka bahwa Bapak Bupati Tidak Bisa memberikan.menanda tangani SPTJM, dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan alasan politik praktis semata, dan kalau memang tidak ada celah untuk menganulir pengangkatan mereka menjadi CPNS/PNS, tanda tanganilah dan berikan mereka SPTJM itu, tanpa ada unsur politik praktis.
Harapan yang sama, saya sampaikan pula kepada Bapak dan Saudara-saudara para Wakil Rakyat (anggota DPRD Lotim), seriuslah dalam menangani permasalahan ini sampai ada kejelasan, jangan hanya mengumbar janji-janji tak bermakna. Tunjukkanlah bahwa Bapak dan saudara saudara adalah para wakil rakyat yang peduli dan memperhatikan nasib rakyat yang anda wakili.. Ingat slalu bahwa Bapak dan saudar-saudara “bisa” duduk di kursi empuk dewan, dan dapat menikmati segala fasilitas yang diberikan dengan menggunakan uang rakyat adalah karena “rakyat”, Perhatikanlah nasib rakyat, jangan hanya Bapak dan saudara-saudara saja yang mau diperhatikan ketika menjelang Pemilu Legislatif.
Curahan hati ini, juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur NTB. Dr.TGKH.M.Zainul Majdi, MA.. walau kebijakan untuk menerbitkan SPTJM itu bukan ranah Bapak, tapi saya yakin Bapak Gubernur punya cara dan usaha tersendiri untuk membantu menyelesaikan masalah 653 K2 Lulus di Lombok Timur ini. Mereka adalah jamaah Bapak di Lombok Timur dan sangat mengharapkan uluran tangan bantuan Bapak Gubernur yang juga sekaligus menjadi pemimpin dan panutan kami termasuk 653 orang K2 Lulus di Lombok Timur ini.
Curahan hati ini juga saya sampaikan kepada pihak terkait, yakni bapak Menteri PAN & RB, Bapak Dr.Yudi Krishnadi, Bapak/Saudara Kepala BKN baik BKN Pusat maupun Kepala BKN Regional X Denpasar, berikanlah mereka “kepastian” sekali hanya “kepastian” nasib ke 653 tenaga K2 Lulus Lombok Timur-NTB. ini. Bila mereka memang tidak memenuhi syarat, katakanlah, dan bila masih bisa diselesaikan dengan menerbitkan NIP mereka, terbitkan dan berikanlah, karena sesungguhnya terjadinya masalah ini, bukan karena kesalahan pribadi mereka masing-masing, sekali lagi “bukan” karena kesalahan mereka ansich.
Akhirnya hanya kepada Allah Azza Wajalla, kita berharap melalui Doa, semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Maha segala-NYA… membuka hati Bapak dan saudara-saudara yang saya sebutkan di atas, sehingga persoalan 653 K2 Lulus di Lombok Timur berkahir.

Amien…Amien….Amien… Ya Rabbal Aalamin….
H. Musa Shofiandy.

Pemerhati masalah Sosial Kemasyarakatan
Staf Pengajar IPDN Kampus NTB.

29 Mei 2015 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

WAJAH BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH

WAJAH BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH
Oleh

DR.Drs.H.Musa Shofiandy,SH.MM.

Ketika Gendang Pilkada sudah berhenti ditabuh dan pihak KPU sebagai penyelenggara Pilkada telah menetapkan Calon terpilih, maka selesailah tugas KPU sebagai institusi penyelenggara Pilkada, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah trerpilih tinggal menunggu saat-saat pelantikan untuk kemudian duduk manis di kursi Kepala Daerah yang telah lama diidamkan, sambil menyusun agenda kegiatan dan strategi yang akan dan harus dilakukan guna memenuhi janji kampanyenya mensejahterakan masyarakat sementara Calon yang kalah dengan sikap kesatria dan jantan menerima kekalahan itu sebagai proses demokrasi dan mengembalikan semua itu pada Kodrat Ilahi Rabbi.
Itulah sebenarnya yang sangat kita harapkan dalam setiap proses Pilkada, apakah Gubernur, Bupati/Walikota. Namun harapan akan kenyataan seperti di atas masih jauh dari realita yang ada. Begitu KPU selesai merekapitulasi perolehan suara masing-masing calon, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil Pilkada, tanpa sebab dan alasan yang jelas sudah pasti diikuti dengan munculnya berbagai gejolak yang umumnya dilakukan oleh pihak calon yang kalah. Berbagai argumentasi diajukan untuk menyatakan bahwa mereka yang kalah tidak menerima kekalahan, bahkan tidak jarang pula terjadi argumentasi disertai dengan bentrok pisik, baik antar pendukung maupun antara pendukung yang kalah dengan pihak aparat keamanan. Padahal sebelum pemungutan suara dilakukan, semua calon sama-sama telah bersepakat dan menanda tangani perjanjian untuk siap kalah dan siap menang, tapi itu hanya merupakan kamuflase untuk menarik simpati masyarakat
Sejak setelah KPU mengeluarkan pengumuman resmi pemenang Pilkada, masing-masing pihak yang kalah sibuk mencari data-data pelanggaran Pilkada (terkadang juga pelanggaran dibuat sendiri), sebagai bahan dan bukti gugatan mereka baik gugatan ke KPU, ke Pengadilan maupun ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilakukan dan pihak KPU dan atau pengadilan mengadakan sidang-sidang yang selalu diwarnai dengan unjuk rasa, adu otak dan adu otot antar masing-masing pendukung, bahkan dengan aparat yang berusaha keras melerai bentrok antar mereka. Kita tidak bisa lagi menerka dan menghitung berapa kerugian yang diderita sebagai dampak dari Pilkada itu, baik kerugian dari pihak Calon (baik pemenang maupun calon yang kalah) serta kerugian bagi negara, karena dalam bentrokan yang terjadi, umumnya yang dijadikan sasaran empuk untuk dirusak oleh para pendukung calon adalah asset-asset milik negara/darerah. Inilah salah satu imbas negatif dari pelaksanaan Pilkada Langsung. Sementara Tim Sukses Calon terpilih bukannya sibuk dengan mempersiapkan program kerja Kepala Daerah terpilih sebagaimana janji politik kepada rakyat dalam kampanye, bukan pula mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah yang menyebabkan belum sejahteranya masyarakat, belum adanya pemerataan keadilan, masih merajalelanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berbagai ketimpangan sosial lainya, akan tetapi tahap awal yang dilakukan adalah menyusun kabinet yang katanya menempatkan orang-orang (pejabat) yang bisa di ajak kerjasama. Atas desakan dan dorongan Tim Sukses yang merasa telah berjasa mengantarnya menjadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah terpilih terbuai dan terpengaruh untuk melakukan pergantian (mutasi) pejabat dengan menempatkan orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam Pilkada. Memang, Penempatan Pejabat atau krennya reformasi Birokrasi amatlah penting, karena bagaimanapun seorang Pemimpin haruslah didampingi oleh orang-orang yang sejalan dengannya. Sejalan dalam arti positif, bukan sejalan untuk bisa seenaknya menerapkan praktik-praktik KKN. yang telah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, tapi penempatan pejabat hendaklah benar-benar didasarkan atas dasar profesionalisme, kompetensi, bakat, kemampuan dan keahlian pejabat yang bersangkutan dalam bidang dimana ia ditempatkan, bukan didasarkan atas dasar suka tidak suka terhadap seseorang. Jika seorang pemimpin menempatkan seseorang hanya didasarkan atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, maka bagi yang kurang kuat pendiriannya, mulai dengan gerakan kasak kusuk, lobi sana lobi sini mencari jalan, bagaimana agar ia mendapatkan perhatian sang penentu kebijakan. Evendhy M.Siregar dalam bukunya “Bagaimanan Menjadi Pemimpin Yang Berhasil” mengatakan : “bagi yang kurang kuat pendiriannya, mulai melakukan pekerjaan munafik. Maikin lama, makin banyak munafiknya, karena sudah terbiasa. Malahan berbuat munafik sudah dianggap biasa atau sesuatu yang seharusnya dilakukan. Karena sudah terbiasa, seperti tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dan setelah terbiasa melakukan pekerjaan munafik, begitu memegang kunci penentu (decesion maker/determinator), sudah terlatih. Nalurinya sudah peka bagaimana mengibuli rakyat (anggota). Inderanya begitu tajam mana yang bisa dimunafikkan. Kemunafikan itu bukan saja dimana ia memimpin, tapi diorganisasi lainpun ia berbuat munafik. Apabila yang diuraikan di atas dapat diterima, kita tidak perlu heran jika ada kader, tidak berani menyatakan pendapatnya, berpegang teguh lebih baik diam, pura-pura tidak tahu, cuek atau masa bodoh adalah yang terbaik dari yang baik. Kader seperti itu bukan saja secara sadar atau tidak, telah menjadi seorang munafik, tetapi juga telah mendidik dirinya sendiri menerima apa adanya atau menyesuaikan diri saja terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga keterbukaan dan pembaharuan akan “status quo” akan berjalan ditempat yang pada gilirannnya tidak akan dapat melahirkan kader yang berbobot.”
Apa yang dikemukakan Evendhy M.Siregar diatas dapat dibenarkan, karena dizaman reformasi yang kebablasan ini, tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang takut kehilangan status social (jabatan)nya, jarang kita jumpai orang seperti Rudini (Mantan Mendagri pada Era Kepemimpinan Soeharto), karena terbukti ketika ia masih menjabat Mendagri, seringkali ia menyatakan dengan nada keras bahwa dewasa ini banyak orang yang bermuka tebal, berkulit badak, ndableg dan tak tahu malu. Mereka hanya menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga saja. Kan lebih baik bikin proyek yang bermanfaat untuk rakyat kecil seperti PIR. “itulah sebabnya mengapa saya selalu berbicara dengan nada keras” sebab banyak orang sekarang yang sulit diajak bicara secara halus, walaupun sebenarnya bangsa kita orang halus dan lemah lembut. Rudini menambahkan bahwa ia tidak takut kehilangan jabatan karena ucapan yang keras. Kalau pak Harto bilang “tidak usah” ya sudah. Saya mundur saja, ucapnya. Adakah orang seperti Rudini, saat ini ? Wallahua’lam.
Sekarang ini, banyak kita jumpai orang, khususnya di Birokrasi pemerintahan, orang, lebih-lebih pejabat yang takut kehilangan status social atau copot dari jabatannya, tidak berani mengeluarkan pendapat, memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan apalagi dalam bentuk kritik, mau tak mau sementara organisasi kurang melahirkan kader yang kreatif dan dinamis. Jika sikap diam dan pura-pura tidak tahu, cuek atau masa bodoh berkembang, sadar atau tidak telah mengajar kader untuk gandrung/cendrung mengalah dan mengorbankan hati nuraninya, dengan harapan akan memperoleh jabatan (kedudukan) atau kehidupan yang lebih baik sehingga kader itu akan malas dan labil berfikir. Jika malas dan labil berfikir ini timbul, maka keinginan untuk membuat prestasi akan goyah dan rapuh. Yang lebih buruk, para kader akan memiliki kecendrungan untuk menipu dirinya sendiri sehingga tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Kader demikiian, dikhawatirkan tiap hari akan terus bertambah banyak sedangkan kader yang berani bertanya, berani memberikan saran masukan pada pimpinan dengan prinsip kebenaran, jujur pada dirinya sendiri, dan tetap memegang prinsip mempunyai resiko, tidak akan dapat jabatan dan kedudukan, jumlahnya akan semakin mengecil.
Dalam tulisan berikutnya, Evendhy M.Siregar, mensitir ungkapan seorang politikus amatiran yang mengatakan “ Bung harus belajar menyesuaikan diri. Kita harus luwes bergaul, supaya hidup kita selamat dan karier bisa menanjak. Tidak salah sedikit-sedikit munafik. Supaya jangan lain dari yang lain. Nanti orang akan muak melihat kita, karena dikira sok suci. Toh banyak sekarang orang sudah munafik, malahan ada yang munafiknya sudah segudang. Munafik kecil-kecilan, kan tidak apa-apa?” ungkap politik amatiran itu. Rupanya falsafah inilah yang sekarang banyak di praktekkan oleh sebagian besar pejabat Birokrasi Pemerintahan kita.
Adakah timbulnya gejala/fenomena seperti di atas merupakan imbas dari penerapan Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri ? Setuju atau tidak, dalam kenyataannya dengan deberlakukannya otonomi Daerah sejak tahun 1999 lalu, membawa dampak positif terhadap kondisi sosio politik diberbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Penerapan Otonomi Daerah, menunjukkan adanya proses integrasi antara kondisi local dan sistem hukum otonomi daerah yang baru sehingga melahirkan sebuah gambaran yang unik mengenai otonomi daerah.
Untuk Daerah Nusa Tenggara Barat, sistem pemerintahan memperlihatkan berkembangnya sistem pemerintahan yang sentralistik dengan tradisi local dan hubungan patron-klien yang masih terus berlangsung diantara birokrat. Hal ini membuat rendahnya kepedulian pemerintah daerah itu untuk melakukan otonomi daerah (M.Mas’ud Said, 2005). Gambaran mengenai hal ini, lebih jauh diungkapkan oleh M. Mas’ud Said “Praktek-praktek sehari-hari memberikan gambaran mengenai seberapa jauh teknik-teknik sentralistik dan hirarkis yang lama masih terjadi dalam pemerintahan Provinsi. Dalam proses pengambilan kebijakan sehari-hari, kebanyakan pejabat seniorlah yang menentukan banyak hal. Semakin senior seorang birokrat, semakin dia yang menentukan keputusan. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa prosedur-prosedur administrasi dan pemerintahan didominasi oleh elit-elit local” Pengejawantahan keadaan diatas ini, adalah merupakan ekspelimentasi dari teoritik yang mengatakan “: Ekspresi permasalahan local sangat beragam. Masing-masing Daerah dituntut untuk mengelola dinamikanya sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat” (PLOD UGM & Dep.Dalam Negeri.RI,2004). Dengan keadaan situasi dan kondisi yang beragam inilah, maka dibutuhkan kecakapan dan kecerdasan tersendiri dalam mengelolanya agar menjadi produktif dan dinamis. Banyak hal yang perlu dipecahkan di dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berkaiatan dengan mesin-mesin birokrasi pemerintahan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya, yakni menjadi pelayan masyarakat, dan juga timbulnya kesadaran baru dikalangan masyarakat sendiri dalam menjalin relasi atau berhadapan dengan birokrasi atau aparat pemerintahan.
Lokalitas memiliki ruang, identitas dan perwatakan yang khas karena itu memiliki dinamika tersendiri yang tidak dapat dicampur adukkan dan digeneralisir sedemikian rupa, sekalipun dibalik kekhasan dinamis yang dimilikinya terkadang menyimpan pula persamaan pola, kepentingan dan sejenisnya (Geert;2003). Dari kekhasan dan perwatakan local yang dinamis tersebut, problem lokalitas dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan local yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat di dalamnya. Disinilah mengapa aspek lokalitas menjadi sesuatu yang penting dalam pengelolaan dinamika politik local.
Sebagai eksponen penyelenggaraan pemerintahan daerah, para pejabat daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dinamika politik secara pro aktif, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pengelolaan dinamika politik ini seyogyanya mengacu pada bekerjanya institusi-institusi local. Kaitannya dengan hal ini, pejabat pemerintah yang bermaksud untuk ambil bagian dalam mengelola dinamika masyarakat dituntut untuk faham terhadap pasang surutnya dinamika tersebut. Namun sayang, karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang arti dan pemahaman politik (politik lokal) membuat mereka jadi seenaknya saja melakukan politik yang justru menjurus pada politik busuk, semua hal dipolitisir dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibuat sendiri, tanpa mengindahkan norma-norma politik itu sendiri, tidak jarang mereka selalu mencari dan mengemukakan kata-kata pembenar yang justru sebenarnya tidak benar. Akibatnya konotasi politik itu sendiri menjadi amburadul dan berkonotasi negatif dalam pandangan masyarakat.
Keadaan semacam ini juga terjadi dalam Birokrasi Pemerintahan, lebih-lebih di era otonomi daerah yang oleh beberapa kalangan menyebutnya sebagai otonomi yang kebablasan. Para Kepala daerah se olah menjadi raja kecil di daerah kekuasaannya, berbuat dan bertindak dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri dengan alasan dan argumentasi yang dibuat sendiri tanpa mempertimbangkan dan atau berpijak pada ketentuan hukum yang berlku di negara kita yang berazaskan hukum ini.
Beberapa kejadian yang sangat menyentuh dan membingungkan kita dewasa ini, lebih-lebih di era otonomi daerah ditambah lagi dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung ini antara lain, kita lihat pasca pemilihan Kepala Daerah, begitu mereka dinyatakan menang, Kepala Daerah tidak pernah terlihat menggandeng atau merangkul Kepala Daerah yang kalah, tapi justru dijadikan musuh. Permusuhan itu nyata terlihat ketika Kepala Daerah terpilih dengan desakan Tim suksesnya, tidak berapa lama setelah dilantik, ia lalu melakukan mutasi (pergantian pejabat) di Birokrasi Pemerintahan dengan menggusur tanpa ampun, tanpa dasar etika hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua pejabat (terutama para Kepala SKPD) yang ada di zaman pemerintahan Kepala Daerah yang lama, diganti dengan menempatkan orang-orangnya dia, orang-orangnya Wakil Kepala Daerah, orang-orang Tim Sukses mereka dan dari keluarga dan kerabat dekat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bukti riel hal ini terjadi di beberapa Daerah Kabupaten/Kota bahkan di tingkat Provinsi. Ketika Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sudah duduk di kursi singgasana pucuk pimpinan di daerahnya, bukannya program kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak yang dilakukan, bukannya melakukan kegiatan yang menjurus kepada pemenuhan janji kampanyenya, bukannya program bagaimana memajukan masyarakat dan daerah yang di utamakan, akan tetapi program mutasi pejabat lah yang menjadi program prioritas. Syukur kalau mutasi itu dilakukan dengan niat dan iktikad baik, menyesuaikan tempat dan kedudukan pegawai/pejabat sesuai dengan tingkat kemampuan/kualitas pegawai atau pejabat, sesuai dengan profesionalisme dan atau tingkat kompetensi yang ada dan dimiliki, tetapi umumnya adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang telah berjasa memenangkannya, orang dan keluarga dekatnya dan orang-orang yang memiliki kemampuan cari muka dihadapannya.
Di Birokrasi pemerintahan, baik tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, bila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah berganti, maka para Kepala SKPD dan pejabat lainnya sudah mulai tidak tenang dalam bekerja, karena sudah pasti tsunami mutasi akan menimpa mereka. Kita lihat di satu daerah Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, begitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilantik, tidak lama setelah itu, semua SKPD dan semua Camat digusur, disapu habis dan dicopot dari jabatannya tanpa ampun, tanpa melalui proses hukum yang jelas, dan yang amat menyakitkan dan menyedihkan adalah bahwa para pejabat yang dicopot itu tidak lagi dikasi jabatan (Non Job). Kita sangat sayangkan tindakan dari sang penguasa Kepala Daerah seperti ini, sebab bukti riel memperlihatkan bahwa dintara beberapa Camat yang dicopot dan di non jobkan itu, terdapat beberapa Camat yang berprestasi bahkan pernah meraih Camat Teladan di tingkat Kabupaten, bahkan Camat tersebut telah mendapatkan penghargaan dan Satya Lencana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono atas prestasinya. Penghargaan dan Satya Lencana tersebut telah diserahkan kepada Camat yang bersangkutan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Emas Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2008 lalu. Tapi kenapa Camat tersebut justru di copot dari jabatannya bahkan dikenakan hukuman Non Job oleh Bupati. Ada apa ini ? Inikah yang harus dilakukan untuk sebuah pretasi ? Camat yang dicopot itu, adalah camat yang dekat dengan rakyat, disayang sama masyarkatnya, buktinya ketika masyarakatnya mendengar bahwa Camatnya dicopot, sampai berbulan-bulan mereka mendatangi rumah mantan Camatnya. Adakah kekeliruan dan kesalahan dari pejabat seperti ini hingga di copot dan di non jobkan, kalau memang ia, kenapa tidak diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apa ini bukan yang namanya bertindak semau gue ? Kenapa pula kita tidak berfikir bahwa seandainya hal seperti yang dilakukan itu terjadi (menimpa) diri kita sendiri, bagaimana perasaan kita ? Padahal dalam kampanyenya dan bahkan ketika telah dinyatakan keluar sebagai pemenang, Kepala Daerah tersebut selalu mengucapkan kata bahwa ia akan bertindak adil, tidak dendam dan akan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki masing-masing, bahkan ketika telah melakukan mutasipun ia sempat mengatakan bahwa dalam mutasi telah dilakukan sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme masing-masing, mengakomodir para lulusan APDN sebagai Camat karena memang para alumni APDN disiapkan untuk itu, tapi kenyataannya ? banyak dari mereka yang di non jobkan dan menempatkan Camat dari pegawai yang berpendidikan Sarjana agama dan sarjana pendidikan. Demikian pula yang terjadi di daerah lainnya, ada pejabat yang pangkat/golongannya lebih rendah dari bawahannya, ada pejabat yang memang menjadi Kepala SKPD sesuai dengan keahlian yang dimiliki, tapi juga digusur tanpa sebab dan akibat yang jelas, mereka lalu di non jobkan. Makanya istilah Non Job inipun sekarang telah menjadi momok yang mengerikan bagi pejabat. Apakah ini yang dinamakan profesionalisme ? Pemimpin semacam inilah yang memang harus ada di zaman sekarang ini ?. Wallahua’lam bissawab…………………….
Kalau boleh kami mengajak sejenak untuk melihat terik langkah Kepala Pemerintahan yang tidak begitu saja menelantarkan mantan musuhnya dalam Pilkada. Kita lihat dan mengambil pelajaran dari kebesaran hati seorang Ronal Reagen (Mantan Presiden AS). Didalam pencalonan pendahuluan partai Republik untuk calon Presiden AS. Tahun 1980. Bush ( George Hebert Walker Bush), kalah melawan Ronald Reagen, tapi oleh Reagen, Bush diambil sebagai wakilnya melawan pasangan Jimmy Carter dan Walter Mondale, dan mereka menang. Tahun 1984 Reagen dan Bush melawan Walter Mondale yang berpasangan dengan Geraldine Ferraro, juga mereka menang untuk kedua kalinya memasuki Gedung Putih di 1600 Pennsylvania Avenue Washington D.C. ( istana kepresidenan Amerika Serikat), dan yang paling anyar adalah sikap dan tindakan dari Presiden terpilih AS. Barack Hussein Obama yang telah mencatat sejarah baru bagi AS, dimana Barack Hussein Obama yang berasal dari ras campuran (mixed race) dari ayah muslim Kenya dan ibu kulit putih Kansas merupakan orang pertama ras campuran yang menjadi Presiden di negara adi kuasa itu. Begitu Obama dinyatakan menang, saingan (musuh)nya dalam Pemilihan Presiden AS yakni John Mc Cain langsung mengucapkan Selamat kepada Obama. Setelah dua minggu pemilihan tanggal 4 November 2008, tepatnya pada tanggal 18 November 2008 Obama mengadakan pertemuan dengan Mc Cain untuk membicarakan masalah transisi pemerintahan di AS, termasuk juga masalah-masalah lainnya. Keputusan politik lain dari Obama adalah dengan menempatkan Hillary Clinton (saingan kuatnya ketika ia menjadi calon Presiden di Partai Demokrat) untuk menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, sedangkan tawaran Obama kepada Mc Cain untuk menduduki satu jabatan dalam kabinet Obama, ditolak Mc Cain dengan alasan usia (sudah tua)
Kenapa kita di Indonesia, terutama di daerah Bumi Gora ini yang 99 persen penduduknya adalah penganut agama Islam, tidak memiliki sikap dan pandangan seperti para pemimpin-pemimpin dunia itu, yang tidak melakukan dan memperpanjang permusuhan dengan mantan musuh kita dalam pemilihan (Pilkada) ?
Kapankah kita akan memiliki Pemimpin (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang benar-benar merupakan Pemimpin Rakyat, berdiri di atas semua kepentingan rakyat, dan memberikan rasa keadilan kepada semua rakyatnya ?
Apakah ini merupakan indikasi atau gejala jual beli kepemimpinan di Indonesia yang kita cintai dan sayangi ini ? Kemungkinan besar ya, karena dalam sistem ekonomi jual beli, bila suatu barang telah dibeli oleh seseorang dari pemiliknya maka otomatis barang tersebut akan berpindah tangan menjadi hak milik si pembeli. Nah, dalam proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa sang calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ketika masa pemilihan sudah mendekat, masing-masing calon akan memberikan sesuatu (biasanya mereka katakan sumbangan/bantuan) kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok masyarakat, dalam bentuk barang atau uang. Ketika sang calon telah memberikan barang atau uang kepada masyarakat, mungkin saja mereka berfikir bahwa mereka (sang calon) telah membeli suara rakyat, sehingga ketika ia sudah terpilih dan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak perlu lagi harus memperhatikan masyarakat, karena mereka mengganggap dirinya telah memberikan jasa (memberikan barang/uang) kepada rakyat, sehingga rakyat tidak perlu lagi didengar. Terserah apa saja yang mau dia lakukan, apa bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Indikasi kearah itu bisa saja, karena sekarang ini jarang kita dapati Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya. Dalam Birokrasi pemerintahannya, sang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, semau gue dan seenaknya saja menempatkan pejabat, sesuai dengan keinginannya, bukan didasarkan atas ketentuan aturan, konpetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh masing-masing pejabat. Kalau ia di kritik oleh berbagai pihak., dengan santai tanpa beban, ia akan mengemukakan alasan-alasan yang justru sebenarnya sangat tidak logis dan masuk akal. Akibat dari semua ini adalah bahwa Birokrasi Pemerintahan yang diterapkan di masa kepemimpinannya terutama dalam hal penempatan pejabat bersifat Otonom artinya penempatan pejabat didasarkan atas kehendak dan kemauan Kepala Daerah/Wakil Kepala itu sendiri tanpa mempertimbangkan ketentuan dan kaedah-kaedah Hukum Kepegawaian yang ada. Padahal dalam aturan Kepegawaian ( PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002) jelas-jelas telah diatur tentang Syarat-syarat pengangangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural.
Keadaan birokrasi pemerintahan sebagaimana digambarkan diatas, oleh Paulus Mujiran (2004) dikatakan sebagai birokrasi yang dibentuk dan dibangun atas dasar jalinan hubungan patron client (jalinan hubungan antara kawula dengan gusti, atau jalinan hubungan antara majikan dengan kacung/jongos).
Lebih jauh Paulus Mujiran mengatakan : “birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi yang dirancang Weber. ………..Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien karena adanya pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang bersifat birokratis, sehingga perasaan, emosi hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi.”
Dari pemaparan di atas, apakah birokrasi seperti yang di inginkan Max Weber tersebut telah terewujud di negara kita tercinta ini ? Suatu pertanyaan yang sulit terjawab. Berbekal pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh melalui berbagai sumber literatur ditambah dengan meliaht realita yang ada dan terjadi di negeri kita tercinta ini, maka birokrasi di negeri kita ini masih sangat jauh dari harapan Weber. Salah satu bukti hal ini adalah adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (birokrasi pemerintah) di negeri kita ini.
Ustad Yusuf Mansur, dalam bukunya “ Membumikan Rahmat Allah” (2007) mengatakan : “Kepercayaan di negeri ini sudah hampir tidak ada, bila tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali. Krisis kepercayaan terjadi seiring dengan menghilangnya kejujuran di hati banyak individu bangsa terutama terhadap –dan di- kalangan pemimpin. Lantaran krisis kepercayaa sudah demikian parah, hampir sebagian besar masyarakat, utamanya masyarakat kecil memasabodohkan siapa yang bakal memimpin mereka. Bagi mereka, siapapun yang akan memimpin bangsa ini akan sama saja! Mereka sudah tidak percaya lagi akan kefitrian liudah dan hati para pemimpin dan bahkan para calon pemimpin yang ‘sedang berpentas’ Rakyat sudah tidak lagi mau percaya dengan aparat penegak hukum dan sudah tidak percaya dengan ‘baju’ kepemerintahan yang ada. Bahkan mau tidak mau, krisis kepercayaan juga berimbas terhadap kalangan pemuka agama. Ummat tidak percaya karena sering terjadi ketidaksesuaian antara nasihat dan tindakan, antara ucapan dan perbuatan. Ummat sering merasa dibodohi dengan tindakan pengkultusan dan kemewahan yang dipertontonkan. Ummat sering merasa keberpihakan kalangan pemuka agama adalah kepada keharuman nama, kekuasaan dan harta. Bukan kepada kemaslahatan ummatnya” demikian ungkap Ust. Yusuf Mansyur.
Berbagai kritikan keras dan pedas disertai argumen meyakinkan dikemukakan oleh Ustad yang sudah cukup banyak menulis buku berbau agama (islam) ini. Sampai-sampai tidak lupa beliau mohon maaf kepada komponen bangsa yang merasa tersinggung dengan ucapan dan tulisannya. Lengkapnya permohonan maaf beliau yang tertulis dalam buku yang disebutkan diatas berbunyi:
“Mohon maaf kepada para pemimpin, para penguasa, para pejabat yang “masih bersih”, yang lidahnya memang sesuai dengan nurani dan perbuatannya. Mohon maaf kepada garda bangsa yang memiliki kesucian niat membela ntanah air. Mohon maaf kepada para kiyai, para ustadz, para pendeta, dan para pemuka agama lainnya ; saya percaya masih terlalu banyak yang masih menjaga prinsip hidupo dan kehidupan keilahian. Anda semua sebaiknya jangan tersinggung. Karena bila Anda tersinggung boleh jadi kefitrian Anda akan dipertanyakan ulang …. Yang menjaga Anda adalah bukan “pembelaan” suara Anda. Yang melindungi Anda dari fitrah adalah bukan “tindakan panik” Anda yang buru-buru menyanggah setiap tuduhan. Tetapi nurani yang akan melindungi Anda, didukung Tuhan dan para malaikat-Nya……….”

Sampai kapan hal sebagaimana yang dikemukakan di atas ini akan berlangsung.? Sampai dengan para pemimpin kita menyadari dirinya bahwa ia adalah Pemimpin masyarakat banyak, bukan pemimpin kelompok atau golongan tertentu saja, yang akan diminta pertanggung jawabannya, ……….. dunia…………..akherat…………….

Mataram, 22 Desember 2008.

Penulis adalah
Pemerhati masalah Sosial Kemasyarakatan
Nusa Tenggara Barat.

pasft-ems_02

13 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

ANTARA PILKADA, DEMOKRASI DAN ETIKA POLITIK

pasft-ems3ANTARA PILKADA, DEMOKRASI DAN ETIKA POLITK

( oleh : Dr.Drs. H. Musa Shofiandy,SH,MM. )

Belum sempat saya baca isi berita yang termuat di harian NTB Post, hari Selasa tanggal 29 Januari 2008, di halaman pertama sudut kanan bawah saya baca judul tulisan saudara Afifudin salah seorang redaksi harian NTB. Post dengan judul “Ajari Aku Politik Sehat” Kalimat pertama dari tulisan saudara Afifudin diawali dengan pertanyaan yang terkait dengan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB. yang Insya Allah akan dilaksanakan Juli 2008 mendatang. Pertanyaan tersebut berbunyi : Bisakah Pilkada menjadi solusi untuk membedah persoalan caracter building atau pembangunan karakter masyarakat dalam membangun pola demokrasi yang sehat dan mandiri tanpa intervensi kekuatan materiel yang cendrung tidak sehat dalam konteks membangun demokrasi masyarakat? Tulisan itu sangat menarik bagi saya karena berkaitan dengan pelaksanaan Demokrasi di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita cintai ini, karena saya yakin seyakinnya bahwa harapan sebagian besar masyarakat Bumi Gora ini adalah bagaimana agar dengan pelaksanaan Pilkada dalam kerangka realisasi penerapan Demokrasi di negara kita ini dan khususnya di Bumi Nusa Tenggara Barat ini, pada akhirnya akan berdampak positif terhadap penciptaan dan atau terwujudnya kesejahteraan rakyat Bumi Gora secara menyeluruh.

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat.
Pernyataan saudara Johan Bahri yang dikutif oleh saudara Afifudin dalam tulisan ini dapat dibenarkan, karena dari berbagai buku literatur yang berkaitan dengan Demokrasi di negara kita dan di beberapa negara lainnya yang pernah saya baca, pada intinya adalah sama seperti yang diungkap oleh saudara Johan Bahri. Dari berbagai rangkuman teoritik yang kami baca dan pelajari dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi di negara kita ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan dari Demokrasi itu sendiri, apalagi dari proses pelaksanaan demokrasi itu akan dapat membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, itu sangat sulit diharapkan dan untuk sementara kita hanya bisa mengibaratkan hanya sebagai mimpi yang entah kapan akan terwujud.
Salah seorang Dewan Pakar ICMI dan KAHMI, Prof.Dr. Didin S Damanhuri,SE.,MS. Dalam salah satu tulisannya mengatakan : Dewasa ini sebagian pelaku politik potensial dengan kualitas SDM yang memadai masih terpinggirkan dalam proses demokrasi karena terlalu dominannya money politics yang pada gilirannya mencederai output politik. Dan lebih jauh lagi, demokrasi politik bukan hanya tak ada relasinya dengan kesejahteraan rakyat, bahkan terkesan di mata awam di masa pemerintahan outoritarian sebelumnya, kehidupan ekonomi sehari-hari jauh lebih baik dibandingkan di masa reformasi. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, meski memang hal itu membutuhkan waktu,…….Kualitas Demokrasi Politik yang rendah yang belum menciptakan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh pada gilirannya menjauhkan bangsa dari kemandirian baik secara politik, ekonomi, financial hingga identitas cultural dan karakter bangsa, demikian ungkap Didin.
Pernyataan Didin ini adalah wajar diutarakan, bila kita melihat perjalanan demokrasi politik di negara kita ini, dan dibandingkan dengan demokrasi politik di negara lain. Tidak usah kita bandingkan dengan negara-negara Barat yang jauh lebih maju, kita lihat saja perjalanan dan perkembangan demokrasi politik di negara-negara Asia, seperti halnya Jepang dan Malaysia. Di kedua negara ini, demokrasi politik telah dapat menciptakan hubungan signifikan yang kuat antara demokrasi politik dengan kesejahteraan rakyat, meski model hubungan tersebut relatif tidak persis sama dengan di negara Barat seperti di Amerika dan Eropa. Di Amerika Serikat berlaku sistem Dwi Partai dengan serikat buruh yang lemah yang menghasilkan pelaku korporasi yang dominan, sementara di Eropa berlaku demokrasi multipartai dan serikat buruh yang kuat dengan relasinya terhadap model Negara Kesejahteraan dan System Jaminan Sosial yang sangat kuat. Di Jepang antara eksekutif, legislatif serta pelaku ekonomi bersinergi dengan apa yang disebut Japan Incorporated. Sementara di Malaysia terdapat partai dominan yakni UMNO/Barisan Nasional, tanpa mengurangi arti demokrasi di mana partai PAS juga bisa menang di beberapa negara bagian. Dengan keadaan ini, keadaan ekonomi negara Malaysia jauh lebih tinggi dari ekonomi di negara kita Indonesia, serta content SDM dan Iptek telah mewarnai proses politik maupun ekonomi. Di saat krisis ekonomi terjadi di negara-negara Asia, Malaysia telah menunjukkan kemandiriannya dengan memilih jlan keluar dari krisis, tanpa bantuan IMF. Sementara Indonesia ? justru Letter of Intent (LOI) IMF yang sangat mempengaruhi strategi pembangunan yang bertumpu kepada stabilitas makro ekonomi di Indonesia. Menurut Didin S damanhuri (2006), di Indonesia Demokrasi Politik masih butuh waktu panjang untuk membuktikan apakah terdapat relasinya dengan tingkat kesejahteraan bangsa. Salah satu paling krusial secara ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi terhadap Demokrasi Politik, antara lain ada tiga hal : (1) Utang luar negeri yang telah menyeret situasi debt trap yang memiskinkan dan menciptakan ketergantungan permanen bangsa terhadap negara maju, (2) White paper yang berasal dari Letter of Intent (LOI) IMF yang telah sangat mempengaruhi strategi pembangunan yang bertumpu kepada stabilitas makro ekonomi sehingga kalau perlu mengorbankan kesejahteraan rakyat banyak, (3) Korupsi sistematik yang meruyak sejak pemerintahan Orba yang berlangsung di eksekutif dan pusat bersama dengan pihak swasta dan judikatif, kini yang lama tetap bertahan lalu juga menyebar ke legislatif dan ke daerah-daerah.
Melihat kondisi ini, maka adalah sangat sulit untuk kita berharap, pelaksanaan demokrasi politik di negara kita ini akan dapat mempengaruhi dan atau dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dus dengan demikian berarti bahwa melalui pelaksanaan Pilkada yang merupakan pengejawantahan penerapan Demokrasi di negara kita ini, kita tidak bisa banyak berharap akan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih lagi bila kita lihat aktualisasi permainan para elit politik kita di daerah ini yang dengan terus terang, tanpa ada rasa malu akan mengusung calon Kepala Daerah yang berduit, lebih serem lagi adalah ulah polah para elit dan penguasa partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik oleh para calon Kepala Daerah.

Pilkada dan Demokrasi
Kembali ke persoalan pokok dalam tulisan ini, yakni masalah Pilkada, Demokrasi dan etika Politik, kiranya tidak bisa dipisahkan. Pilkada merupakan penjelmaan penerapan azas demokrasi di negara kita.Pilkada (dalam hal ini Pilkada langsung) merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, karena itu maka nilai-nuilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui azas-azas pilkada langsung yang umumnya terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai implikasi proses pelaksanaan tahap-tahapan kegiatan di atas haruslah menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai obyektivitas, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Yang menjadi tanda tanya besar kita saat ini adalah sudahkah azas-azas tersebut terlaksana dengan baik sesuai yang dihajatkan, terutama oleh para aktor utama pilkada langsung yakni rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Dari ketiga aktor utama ini, kenyataan yang kita lihak dan alami maka dua aktor terakhir yang sangat memegang peranan penting selama proses pilkada itu berjalan yakni partai politik dan calon kepala daerah yang akan ikut bertarung dalam pilkada tersebut. Kedua aktor inilah yang memegang peranan, apa dan bagaimana demokrasi itu berjalan dan dijalankan, dan tentang hal ini adalah sangat tergantung dari permainan dan etika politik yang ada dan diperankan oleh masing-masing pemain politik itu. Jelasnya, hal ini sangat tergantung dari moral dan moralitas yang dimiliki masing-masing. Berbicara masalah moralitas, kita perlu memahami secara mendalam apa sebenarnya moralitas itu ? Benny Susetyo (2004) mengatakan ; moralitas adalah keasadaran jiwa terdalam dari tiap-tiap manusia; kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum tertindas, bersikap altrulistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme. Kesadaran jiwa ini tentu akan bertentangan dengan perilaku negatif seperti membakar orang, membom, membunuh, menipu, menindas, mengorupsi uang rakyat dan seterusnya. Maka, jika perilaku elite saat ini mencerminkan di dalam perbuatan yang kedua, maka praktis akan hancur tatanan moral dan peradaban. Karena itulah sesungguhnya tidak ada absurditas ketika kita bicara kebaikan-kebaikan perilaku-perilaku moralitas seperti diungkapkan para elit. Lebih menyakitkan lagi karena mereka sendiri kerap mengatakannya sebagai reformis-dan mereka adalah reformis. Moralitas tidak tercermin dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan konsekwen, secara jujur dan konsisten. Kematian moralitas disini bukan seperti jargon Nietzche tentang kematian moral – sebagai kritik atas keangkuhan modernisme-, melainkan mati karena keberingasan pemimpin atas rakyatnya, demikian ungkap Benny. Dari pengertian dan pernyataan ini, bila kita kaitkan dengan realita aktual saat ini, maka moralitas para elit kita, termasuk para elit politik yang memainkan demokrasi itu, cendrung termasuk dalam kategori kedua. Walau demikian sebagai bangsa yang sangat mencintai negara dan bangsanya, mencintai keutuhan, kesatuan dan persatuan rakyatnya, kita tidak boleh berputus asa apalagi menyerah untuk membalikkan keadaan yang sangat merugikan dan memalukan bangsa ini. Salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan itu adalah dengan memberikan saran masukan, bila perlu dengan kritik yang sifatnya membangun, dan satu-satunya sarana untuk menyampaikan hal ini adalah melalui media massa. Itulah yang mendasari pemikiran saya untuk terus berupaya menyampaikan isi hati dan pemikiran yang ada dalam diri saya melalui tulisan opini ini. Mudah-mudahann saja media massa juga menyadari hal ini.
Kenapa kita lebih cendrung untuk mengatakan bahwa perilaku elit kita dalam kelompok kedua? Lihat dan dengar berita siaran diberbagai media elektronik, baca berbagai berita di berbagai media massa surat kabar, koran, majalah, buku dan lain sebagainya, tiap hari kita akan jumpai berita mengenai terkuaknya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah tidak dapat lagi kita hitung betapa besarnya kerugian negara dan uang rakyat yang dikorup oleh para insan Tuhan yang tidak pernah ingat mati itu, dan kita semua tidak tau kapan akan berakhir penyelesaiannya secara tuntas dan lugas.Mari kita lihat ulah dan permainan para elit politik di negara kita tercinta ini, termasuk di daerah kita Bumi Gora ini, terutama menjelang Pilkada Gubernur NTB, juni 2008 mendatang.

Jadi Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah harus Ikhlas karena Allah.
Ada cerita dari salah seorang teman yang menjadi tim sukses salah seorang bakal calon Kepala Daerah (Gubernur) NTB periode 2008-2013, bahwa calon yang diusungnya mundur untuk menjadi calon dari parpol tertentu, karena diminta dana belasan milyar rupiah. Dana sebesar ini, baru untuk membeli parpol tersebut, belum yang lainnya. Adalagi cerita yang kayaknya sukar untuk bisa kita terima dengan akal sehal kebenarannya, tapi pengakuan ini keluar dari mulut salah satu bakal calon, katanya sampai saat ini dia sudah menghabiskan dana puluhan milyar rupiah untuk sosialisasi dan pendekatan dengan beberapa parpol, belum termasuk dana untuk membeli parpol. Masys Allah…. dari mana, dan bagaimana caranya beliau-beliau memperoleh dana sebesar itu, dan dikeluarkan begitu saja tanpa perhitungan dan strategi yang matang ? bagaimana kalau beliau-beliau tidak terpilih jadi Gubernur NTB, dan itu pasti terjadi, artinya dari sekian banyak pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, yang akan terpilih jadi Gubernur NTB masa bhakti 2008-2013 kan cuma satu pasangan, dengan demikian yang akan jadi korban kan lebih dari satu pasang. Kondisi inilah yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan banyak masalah, memunculkan kerawanan dan menimbulkan banyak korban material dan non material baik bagi masyarakat maupun daerah, sebagaimana halnya yang terjadi di Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan di beberapa daerah lainnya. Dengan kenyataan ini, maka pantas juga kalau Ketua PBNU. Hasyim Mujadi mengusulkan kepada Pemerintah agar Pilkada dikembalikan seperti dulu, yakni biarlah DPRD saja yang pilih, tapi usulan ini kayaknya sulit terealisir. Menurut hemat saya, terjadinya berbagai peristiwa unjuk rasa dan kekerasan yang berakibat perusakan itu, bukan murni kehendak dan kemauan masyarakat yang kebanyakan orang awam, tidak tau apa-apa, tapi terjadinya hal itu karena ulah segelintir orang saja yang tidak puas, tidak ikhlas menerima kekalahan, lalu mereka mendramatisir rakyat untuk berunjuk rasa, berbuat ulah sampai tidak terkontrol akhirnya merusak. Ini salah satu akibat dari kurangnya pemahaman tentang arti dan makna demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan arti dan makna demokrasi ketika dicetuskan oleh Max Weber dulu dan kurangnya pemahaman mengenai etika berpolitik. Kejadian-kejadian seperti ini juga jadi pelajaran bagi kita masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang akan melaksanakan Pilkada bulan Juni 2008 mendatang. Para calon yang kalah harus siap menerima kekalahan, ikhlaskan segala pengorbanan materiel dan non materiel yang telah dikeluarkan sebagai cost politik, sebagaimana yang selalu didengungkan pada saat mensosialisasikan diri kepada rakyat, bahwa para bakal calon tersebut ikhlas berkorban untuk memperjuangkan rakyat banyak. Kalau kemudian dia tidak terakomodir dan terpilih oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon tetap dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu, jangan semudah itu membalikkan ucapan yang telah dikeluarkan, kemudian baru membeberkan ketidak fair an dan kebobrokan partai yang tidak memilihnya. Kalau ini yang terjadi, kan tidak ikhlas namanya, dan dalam agama kita (Islam) mengajarkan bahwa perbuatan yang tidak dilandasai dengan keikhlasan karena Allah SWT. tapi hanya semata untuk mendapatkan sesuatu dan atau karena untuk memenuhi pencapaian duniawi, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang Ria. Dan perbuatan Ria sangat dilarang oleh agama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali (2003;544) dengan mengatakan : “Ketahuilah, bahwa Ria itu haram. Dan orang yang berbuat Ria itu terkutuk pada sisi Allah” Pernyataan Imam Ghazali ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala dalam kitab Al Qur’an S. Al-Ma’un, ayat 4-5-6, yang artinya : “Sebab itu, celaka untuk orang-orang yang bersembahyang. Yang lalai dari sembahyangnya. Yang mengerjakan (kebajikan) untuk dilihat orang”. Dalam sebuah hadits nabi Muhammad Rasulullah SAW. yang dirawikan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi dari Mamud bin Lubaid, disebutkan : Nabi s.a.w. bersabda : “ Sesungguhnya yang paling aku takuti padamu, ialah : “syirik kecil”. Lalu para sahabat bertanya : “Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah ?” Nabi s.a.w. menjawab “ Ria ! ” Allah ‘Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, apabila ia memberi balasan kepada hamba-hambaNya dengan amal mereka :”Pergilah kepada mereka, dimana kamu mengerjakan amalmu, untuk diperlihatkan kepada mereka (berbuat ria) di dunia !. Maka lihatlah, adakah kamu memperoleh balasan dar mereka ?”
Karena itu itu sebelum membulatkan niat untuk bertarung dalam Pilkada, hendaknya betul-betul difikirkan dengan matang dampak dari tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan baik materiel maupun non materiel, agar betul-betul siap mental, jasmani dan rohani untuk menerima segala akibat yang akan menimpa, termasuk siap dan ikhlas untuk menerima kekalahan. Kalau belum siap menerima kekalahan dan menanggung segala akibat politik itu, lebih baik tidak usah ikut bermain politik, tidak usah mengatakan bahwa politik itu kotor dan menjijikkan. Ingat, bahwa politik menyangkut dalam segala asfek kehidupan manusia dan pada dasarnya tidak kotor, tapi yang kotor dan menjijikkan adalah para pemain politik yang melakoni politik itu dengan hal-hal yang kotor dan menjijikkan, dan inilah yang umum terjadi, sehingga makna politik yang sebenarnya tergeser ke dalam pengertian yang tidak baik. Sama halnya dengan asumsi sebagian masyarakat yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat tercinta ini, yang menyatakan bahwa jika seorang Tuan Guru (Ulama) berkecimpung dalam dunia politik, maka akan rusaklah Tuan Guru (Ulama) tersebut. Asumsi ini salah besar kalau kita berpijak pada arti dan makna serta pengertian yang terkandung dalam kata Politik itu, bahkan Masykuri Abdillah dalam tulisannya yang berjudul Kiprah Ulama dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara Dewasa ini (2004) mengatakan : Adalah suatu keharusan bahwa semua elite politik maupun masyarakat umum memegang teguh etika politik. Hanya para ulama, terutama yang terlibat dalam politik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politik ini, karena dengan kedudukan mereka sangat terkait dengan pembinaan akhlak atau moralitas umat/bangsa. Sementara itu para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama, tetapi belum optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non politik (political action in the nonpolitical way), yang dilakukan dalam kerangka melakukan amr ma’ruf nahy munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan komitmen pada penegakan etika moral, mereka bisa menjadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung. Dalam konteks ini mereka juga sekaligus ikut berperan dalam memperkuat masyarakat madani (civil society) yang memang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi, demikian ungkat Masykuri. Dalam kaitan dengan hal ini tentunya akan sangat tergantung pada sampai sejauhmana kekuatan iman para ulama (Tuan Guru) dalam menjalani pergelutannya dengan dunia politik, apakah ia bisa seperti yang dikatakan oleh Masykuri Abdillah di atas, atau sebaliknya, bahkan dia yang menjadi korban politik kotor orang-orang atau para elit politik lain yang sudah terbiasa melakoni politik kotor itu.

Pengkaburan arti dan makna ketentuan Undang-undang dan peraturan lainnya.
Salah satu bukti riel berkaitan dengan adanya kekotoran permainan politik di negara kita ini, terutama di Bumi kita tercinta Nusa Tenggara Barat ini, yakni ketika proses politik dalam pelaksanaan Pilkada 2008 sedang berlangsung yang diawali dengan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, adalah dengan adanya pengkaburan arti dan makna yang termuat dalam ketentuan Undang-undang dan atau peraturan lainnya. Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :
Ayat (3) : Partai Politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
Ayat (4) : Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
Kemudian dalam penjelasan pasal 59 ayat (3) UU nO. 32 Tahun 2004 di atas ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “mekanisme yang demokratis dan transparan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik.

Demikian pula halnya ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
Dalam Pasal 37 PP No. 6 Tahun 2005 ini dinyatakan sebagai berikut :
Ayat (3) : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
Ayat (5) : Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau gabungan Partai Politik ;
Ayat (6) : Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Poltik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
Kemudian dalam penjelasan pasal 37 Ayat (5) PP No. 6 Tahun 2006 disebutkan ; yang dimaksud dengan mekanisme yang demokratis dan transparan adalah mekanaisme yang berlaku dalam partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik.

Dalam kedua ketentuan di atas yakni yang berkaitan dengan mekanisme yang demokratis dan transparan, yang mana dimaksudkan disini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik. Kata-kata “mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik” inilah yang membuka peluang untuk memberikan penafsiran yang berbeda-beda bagi diri masing-masing kita. Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bisa saja kata-kata mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, itu dijadikan dasar dan landasan untuk mencantumkan persyaratan kepada setiap bakal calon Kepala Daerah untuk membayar sejumlah uang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bila calon Kepala Daerah itu akan menggunakan Partai Politik atau Gabunga Partai Politik tertentu sebagai kendaraan politiknya, sehingga apa yang kita lihat dan dengar saat ini, bahwa beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengharuskan calon Kepala Daerah yang akan di usung untuk membayar sejumlah uang, dan informasinya dengan jumlah yang amat menggiurkan, puluhan milyard rupiah, ada benarnya. Kondisi ini tentunya bagi orang yang tidak setuju dengan ulah polah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut akan memberikan penafsiran yang berbeda, dengan tidak membenarkan cara-cara seperti ini (calon Kepala Daerah membayar sejumlah uang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik).
Ada satu cerita menarik, ketika salah seorang bakal calon Kepala Daerah NTB. beberapa waktu lalu datang menemui Bapak Tuan Guru H.Moh.Sibawaihi Mutawalli di Jerowaru, minta dukungan. Ketika itu Bapak Tuan Guru memberikan masukan kepada sang bakal calon. Begini… ungkap beliau, kalau punya uang misalnya 30 Milyard, pakai saja beli sapi yang harganya sekitar 3,5 juta atau taruhlah yang harganya 3.750 ribu. Dengan uang 30 M akan dapat kita beli sapi sebanyak 8.000 ekor sapi. Ke 8.000 ekor sapi itu diserahkan pemeliharaannya kepada masyarakat tani/peternak. Dalam jangka 2 tahun sapi yang 8.000 ekor itu akan menjadi 16 ribu ekor, tahun ketiga akan menjadi 32 ribu ekor, tahun keempat akan menjadi 72 ribu ekor, atau taruhlah selama 5 tahun sapi itu akan menjadi 72 ribu ekor, berarti minimal dengan 72 ribu ekor itu kita sudah pegang suara 72 ribu kali minimal 3 orang (satu pemelihara sapi mencakup satu keluarga sebanyak 3 orang), berarti kita sudah dapat suara 216 ribu. Nah kalu mau nyalon 5 tahun yang akan datang orang-orang inilah yang akan mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencalonan kita dengan modal suara, betapa besarnya perhatian kita pada masyarakat kecil dan Insya Allah menang, ungkap beliau. Saya ikut nimbrug angkat bicara, bagaimna Pak, kalau para pemelihara sapi itu tidak jujur, nanti dibilang sapinya mati atau hilang, ungkap saya. Beliau bilang, kita cari sih orang yang jujur, atau kalau toh kita temukan seperti itu, masa semuanya akan mati atau hilang, taruhlah misalnya 25 % yang begitu berarti kita masih memiliki 75 persen atau sebanyak 54 ribu ekor sapi, kan masih untung. Dengan demikian, maka jika kita akan ikut Pilkada, kita tidak akan mengeluarkan biaya banyak, sapi masih tetap utuh dan tidak akan rugi, kalau saja kita jual sapi-sapi itu dengan harga 1 ekor 3 juta rupiah, maka kita akan dapat uang sejumlah kurang lebih 162 Milyard. Dari uang ini taruhlah setengangahnya kita gunakan untuk biaya ikut Pilkada, kan pasti kita menang, tidak rugi…. lagi… ungkap beliau. Dengan komentar Bapak Tuan Guru itu, akhirnya sang bakal calon tadi jadi salah tingkah. Memang, kalau kita pikir secara akal sehat, anjuran Bapak Tuan Guru itu benar adanya. Nah, kenapa orang-orang berduit yang mau jadi Kepala Daerah itu, tidak berfikir demikian ? Tapi, kita juga tidak menyalahkan, kita tidak bisa berharap seperti itu, karena masing-masing kita punya watak, karakter, pemikiran dan prinsip yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagi seseorang, bisa saja menerima saran dan pendapat orang lain, tapi bagi orang lain belum tentu.

Demokrasi dan Etika Politik
Joko J.Prihatmoko (2005;10) mengatakan : “Pilkada langsung dinilai sebagai jalan masuk (passport) bagi demokratisasi politik di daerah karena dapat mengeliminasi atau mengikis politik uang (money politics), memperkecil peluang intervensi pengurus partai politik, dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara obyektif”
Sedangkan Kastorius Sinaga dalam Abdul Gaffar Karim (2004) mengatakan : “Pilkada langsung sebagai euphoria demokrasi. Euphoria ini semakin mendapatkan tempat di wacana publik karena memang ada berbagai penyimpangan dalam Pilkada lalu. Penyimpangan timbul karena dihasilkan oleh ketidak sempurnaan mekanisme sistem pilkada selama ini sekaligus karena praktek politik uang yang melibatkan anggota DPRD. Artinya, rendahnya kualitas DPRD menjadi inti dari merebaknya persoalan yang bermuara pada kekecewaan masyarakat”. Dalam sebuah buku yang berjudul Surga Para Koruptor yang diterbitkan oleh Kompas (2004) Doddy Wisnu Pribadi dkk mengatakan : Tuduhan dan isu suap di DPRD mencerminkan ketidakpercayaan yang tinggi dan sama kualitasnya dengan era Orde Baru. Kalaupun ada yang berbeda di era Reformasi, adalah penyebarannya merata, peluangnya lebih terbuka dan terang-terangan”
Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah : Apakah Pilkada Langsung akan dapat mencerminkan pelaksanaan Demokrasi secara benar dan sungguh-sungguh sesuai makna azas Demokrasi yang sebenarnya ?
Melihat realita yang ada sekarang, kita berani mengatakan bahwa demokrasi belum berjalan, Kenapa ? Salah satu contohnya adalah pelaksanaan dari ketentuan Undang-pasal 59 Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan dalam Pasal 37 PP No. 6 Tahun 2005, yang intinya mengatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Sudahkah ini dilakukan oleh semua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, khususnya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang ada dan sedang melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat? Jawabnya belum. Buktinya masih ada beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang sudah dengan tegas menetapkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. masa bhkati 2008-2013, tanpa terlebih dahulu melakukan penjaringan pada masyarakat, tanpa ada pengumuman terlebih dahulu, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Ini berarti bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam kedua peraturan di atas. Tanpa melalui proses memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengajukan Bakal Calon Gubernu/Wakil Gubernur, tiba-tiba saja Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut sudah menetapkan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Ada pula beberapa Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan penjaringan melalui proses pengumuman pendaftaran di mass media, tetapi yakinkah kita bahwa dalam proses penentuan akhir Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur tersebut dilakukan secara demokratis dan transparan ? Wallahu a’lam……. Kalau dari awal, pelanggaran ketentuan seperti ini dibiarkan tanpa ada sanksi hukum yang jelas, apakah mungkin hasil akhir dari proses Pilkada Langsung itu akan menghasilkan Gubernur/Wakil Gubernur yang berkualitas ? Tidak mungkin. Lalu… apa yang menyebabkan terjadinya keadaan seperti di atas ? Menurut pemikiran saya, penyebabnya adalah karena kurangnya etika moral para pelaku dan para elit politik dalam melakoni proses politik dalam pelaksanaan Pilkada. Di negara kita tercinta ini termasuk daerah Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, setiap pelaksanaan kegiatan politik selalu dibarengi dengan politik kotor dan atau abu-abu, tidak sesuai dengan koridor politik yang sesungguhnya. Benny Susetyo (2004) mengatakan : Penyakit bangsa ini sebenarnya sudah terlalu parah. Terutama penyakit dalam memandang kekuasaan politik sebagai “tuhan” atau “agama”, di mana pembelaan atasnya harus dilakukan sehidup semati. Agama kekuasaan” ini membuat orang lupa diri, tidak sadar bahwa seharusnya lebih baik ia tidak memegang kendali kekuasaan. Barangkali saja dulu kita lupa untuk membuatkan aturan tegas (aturan hukum) bahwa koruptor/orang yang didakwa koruptor tidak boleh memimpin organisasi-organisasi negara, karena bersangkut paut dengan diri publik” demikian menurut Benny. Dalam tulisan lainnya Benny Susetyo mengatakan : “Sayangnya, kebanyakan elit politik kita sudah membalik logika. Bagi mereka, lebih baik tak punya nama baik jika demi nama baik itu justru kehilangan jabatan sebagai pemimpin. Mereka berlomba-lomba menjadi pemimpin, padahal mereka tak layah jadi pemimpin. Dengan menjadi pemimpin, bagi mereka tentu uang gampang dicari, rakyat gampang dikelabui dan seterusnya. Itulah mungkin yang pernah dikatakan Thomas Hobbes ribuan tahun lalu, bahwa manusia cendrung mau menguasai manusia lainnya, yakni dengan mengubah dirinya menjadi srigala yang menerkam sana sini”.
Berbicara masalah aturan hukum dalam penindakan para koruptor, kalau saja kita betul-betul mau memberantas tuntas, kenapa kita tidak belajar dari negara tetangga kita Thailand atau Cina ? Di Thailand, dibawah Konstitusi Thailand yang diberlakukan sejak tahun 1977, mekanaisme akuntabilitas publik bagi mereka yang menduduki jabatan politik dan pejabat tinggi yang diatur secara luar biasa (extra ordinary). Dengan konstitusi ini para pejabat politik dan pejabat tinggi publik, dengan mudah bisa dicopot dari jabatannya. Selain dengan mudah dapat dicopot dari jabatannya, juga ada proses peradilan khusus (satu tahap) untuk pejabat tinggi atau politik korup. Perubahan radikal itu merupakan bagian gerakan sosial roformasi konstitusi yang selama tujuh tahun atau sejak awal tahun 1990 terus berjuang mengakhiri sistem pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Selama 60 tahun di bawah pemerintahan otoriter, ditandai korupsi yang merajalela dan sistem perencanaan terpusat yang mengabaikan partisipasi masyarakat dan kepentingan kebijakan publik. Sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat itu menjadi alat kekuasaan pemerintah yang dahsyat untuk mengatur dan merepresi masyarakat. (Klein, 1998). Di negara ini para pejabat politik dan pejabat tinggi yang dianggap menyelewengkan jabatannya, melanaggar hukum atau memiliki kekayaan yang tidak wajar, tidak segan-segan dicopot dari jabatannya, dan tidak hanya dicopot tapi juga dilarang menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan apapun untuk lima tahun mendatang. Sedangkan di Cina, dikenal ada istilah peti mati untuk para koruptor. Bila seseorang terbukti korupsi di negeri tembok bertele-tele itu, maka tidak lain, hukuman mati lah ganjarannya. “ Untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati”, demikian sabda terkenal Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada pelantikannya bulan Maret 1998. “Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila saya berbuat sama” ungkap Perdana Menteri Zhu Rongji. (Salomo Simanungkalit,2004). Ungkapan PM Zhu Rongji itu, tidak hanya sebatas gertak sambal, tidak hanya semboyan dan janji politik, tapi ada bukti nyata realisasi ucapannya itu. Pada bulan Maret 2000, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, kebagian peti mati karena ia dihukum mati setelah di pengadilan terbukti menerima suap bernilai lebih dari 600.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp.5,1 milyar. Hukuman mati juga dijatuhkan kepada Deputi Walikota Leshan, Li Yushu, pada tanggal 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap senilai 1 juta dollar AS, dua mobil mewah dan sebuah jam tangan Rolex. Kedua orang ini hanya contoh atau bagian dari 4.300 orang yang menjalani hukuman mati di Cina karena terbukti telah melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Bagaimana hal dengan negara hukum Indonesia ? Menurut Salomo Simanungkalit (2004), Reformasi di Indonesia dengan wacana tanpa tindakan merupakan operator terhadap transformasi antimodern Indonesia yang tanpa arah. Wacana tanpa tindakan dalam konteks korupsi di Indonesia setidaknya, menurut buku Indonesia dalam Krisis 1997-2002, terbitan Penerbit Kompas (2002), dimulai pada tahun 1952 ketika Perdana Menteri Wilopo mengajukan ajakan hidup sederhana dalam program kabinet. Gatot Subroto di tahun 1960-an mencetuskan larangan terhadap anggota ABRI menginap di hotel. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup. Di zaman reformasi saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa tahun 2001 mengajak “dicanangkannya kembali pola hidup sederhana yang dimulai dari para pemimpin” Sebagai tindak lanjut ajakan ini, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu itu mengeluarkan surat edaran Nomor 357/M-PAN/12/2001 tentang langkah-langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana di lingkungan aparat negara, dan sampai dengan Pemerintahan dibawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini, kita sudah tidak bisa hitung lagi berapa banyak ketentuan aturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi kenyataan hasilnya ? Penanganan masalah korupsi di Indonesia, tentunya termasuk di Bumi Gora kita ini, pada awalnya heboh menjadi berita di berbagai mass media, tapi lambat laun secara berangsur-angsur sepi dan lenyap tanpa berita tanpa ada kejelasan akhirnya, dan kapan korupsi di Indonesia ini akan ditangani seperti halnya di negara Thailand atau negeri Cina ?. “ Korupsi di Indonesia saat ini seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita : Republik Indonesia, ungkap Syahrir, dalam tulisannya yang diberi judul “Korupsi di Indonesia, Kanker Terminal” (2004).
Semua hal seperti yang sempat terungkap di atas, disebabkan karena matinya demokrasi di Indonesia dan kurangnya etika moral politik para elit politik yang mengendalikan negara ini. Tapi sebagai bangsa yang beradab,dan sangat menghargai para pendiri bangsa ini yang telah mengorbankan segala yang ia miliki termasuk mengorbankan nyawanya, demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia kita harus tetap tegar, tidak boleh berputus asa menghadapi berbagai tantangan cobaan itu, dan melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, khususnya masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang sebentar lagi akan melaksanakan demokrasi melalui Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur untuk masa bhakti 2008-2013, untuk tetap dan selalu berdoa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha SegalanNya, semoga Pilkada yang akan berlangsung bulan Juni 2008 mendatang benar-benar terlaksana secara demokratis dengan etika politik yang mumpuni, sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berkarakter yang bisa dipercaya, yaitu mereka yang memiliki iman, dan dalam iman itu mereka akan melahirkan karakter kemanusiawian,ketulusan,keterbukaan,kepedulian dan keteguhan. Amien………………….

Mataram, 02 Februari 2008.

DR. H.MUSA SHOFIANDY
Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan.

13 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

JEJAK LANGKAH “BARU”

pasft-ems1JEJAK LANGKAH BARU
Oleh
H. Musa Shofiandy.
Langkah demi langkah terobosan pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (BARU) terus digulirkan, seiring dengan tekad pasangan BARU yang ingin memajukan daerah Nusa Tenggara Barat. Sebagai bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, tentunya wajiblah kita bersyukur memiliki pemimpin yang amat konsisten dengan program yang telah diucapkan dan dijanjikan sejak awal mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub NTB, sampai dengan saat sekarang ketika beliau-beliau telah menduduki kepemimpinan selaku Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan tentunya harapan kita semua semoga apa yang telah dan akan menjadi program beliau mendapat Rachmat dan Karunia dari Allah Subhanahu Wata’ala, demia kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Setelah pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2008 lalu beliau mencanangkan 9 (sembilan) program kegiatan, yakni ;program menekan Angka Kematian Ibu Menjadi Nol (Akino), Angka Buta Aksara Menjadi Nol (Absano) dan menekan Angka Dorp Out Menjadi Nol (Adano) ; kerjasama dengan PT Telkom unyuk membangun dan menyempurnakan sistem pengadaan barang jasa elektronik ; pembuatan akses informasi dan layanan pengaduan masyarakat ; penyematan Pin Anti Korupsi ; pencanangan NTB Hijau ; pelayanan TKI satu atap ; eksport perdana air mineral produksi PT Narmada ke Australia ; Visit Lombok Sumbawa dan pencanangan program teknologi kampung media. Dalam waktu yang bersamaan, Gubernur juga menandatngani berbagai perjanjian kerjama dengan berbagai pihak baik dengan pihak swasta maupun dengan pemerintah pusat, antara lain perjanjian kerjasama dengan Ditjen Peternakan Departemen Pertanian (Deptan) tentang pelaksanaan program percepatan pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010. Kaitan dengan hal ini juga maka dicanangkan daerah Nusa Tenggara Barat menjadi “Bumi Sejuta Sapi” Perjanjian lain yang ditandatangani Gubernur adalah kerjasama tentang Promosi Potensi Daerah antara Badan penanaman Modal Provinsi NTB dengan Branch Office PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi program kegiatan yang telah dilakukan dan dicanangkan untuk dilakukan oleh pasangan BARU. Selama 99 hari kepemimpinan beliau, sebagaimana kita lihat dan baca di beberapa media cetak seperti yang dimuat dalam media Suara NTB. tanggal 30 Desember 2008.
Melihat jejak langkah pasangan BARU selama ini, sepertinya beliau tidak tahan untuk ingin melihat perubahan kondisi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang selama setengah abad keberadaannya, belum juga menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Pasangan BARU sepertinya tidak pernah berhenti dan terus berpacu dengan berbagai langkah jitu.
Langkah-langkah jitu yang terus digulirkan oleh pasangan BARU, menuntut kita semua, terutama para Kepala SKPD untuk mampu menganalisis, menyimak dan mengaktualisasikan program yang telah beliau canangkan, agar tidak hanya menjadi sebuah selogan yang menjanjikan. Kreativitas dan inovasi dari para Kepala SKPD sangat menentukan keberhasilan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur. Apalagi dengan banyaknya program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur banyak suara-suara miring dan kritikan yang disampaikan berbagai pihak yang meragukan keberhasilan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur. Namun suara-suara miring dan kritikan itu hendaknya menjadi pemicu kita, menjadi tantangan bagi kita selaku pembantu Gubernur/Wakil Gubernur, bagaimana seharusnya kita berbuat dan bertindak agar suara-suara miring dan kritikan itu tidak akan pernah terbukti, sekarang dan dihari-hari mendatang.
Berbagai issu miring dan berupa kritikan yang disampaikan berbagai pihak hendaknya kita jadikan “pecut” (pecut adalah bahasa Sasak yang berarti alat untuk memukul kuda yang menarik Cidomo, agar lari lebih kencang) agar tidak lagi timbul suara-suara miring dan kritikan itu. Keterpaduan gerak langkah antar instansi terkait harus dibina sedemikian rupa agar selalu seiring sejalan, tidak menonjolkan keakuan yang hanya dimaksudkan untuk membela diri sendiri, untuk menonjolkan kemampuan diri sendiri dan berbagai konotasi negatif lainnya. Contohnya seperti yang diberitakan oleh Koran Berita hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, pada halaman pertama dengan judul “Dua Kepala SKPD Saling Tuding” yang isinya adalah masalah kelangkaan Pupuk di NTB. Dua Kepala SKPD yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pertanian NTB. dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga, yang namanya sudah masuk di mas media (koran) dibaca orang banyak, pasti akan dijadikan komuditi berita yang kurang enak, seolah-olah tidak ada keterpaduan gerak antar pejabat pembantu Gubernur/Wakil Gubernur.
Demikian pula halnya dengan berita yang dimuat pada koran yang sama (Koran Berita, hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, juga dihalaman yang sama) dengan judul berita “ Pelayanan Satu Pintu Biaya Bengkak” Berita itu menyangkut realisasi pelaksanaan program pelayanan TKI satu atap yang telah dicanangkan Gubernur pada tanggal 17 Desember 2008 lalu. Dalam berita itu dikatakan oleh Dewan Penasehat Partai Demokrat Oni Husain, bahwa keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, justru membuat biaya pengecekan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ikut membengkak, dengan kenaikan mencapai Rp.300 ribu dari Rp.150 ribu. Untuk satu kali medical check up seorang CTKI. Oni Husain menilai,PTSP belum menyentuh persoalan pokok bagi para CTKI. Apa artinya PTSP, sama saja membuat para CTKI yang mau bekerja keluar negeri semakin dipersulit dengan kenaikan komponen anggaran pada pengecekan kesehatan,ujarnya. Hal-hal seperti ini dapat dijadikan bahan bagi pihak-pihak lain untuk mengkritik dan atau untuk mempengaruhi masyarakat CTKI agar tidak memanfaatkan PTSP. Walaupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah memberikan penjelasan tentang biaya tersebut, namun hal itu tidak cukup untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat CTKI, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah jitu lainnya, agar masyarakat CTKI tidak terpropokasi dengan berita-berita negatif yang justru pada akhirnya nanti akan menjadikan PTSP tidak berfungsi. Dan kalau ini terjadi, maka yang dianggap gagal adalah Gubernur/Wakil Gubernur BARU.
Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan seperti kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur (BARU), maka Gubernur/Wakil Gubernur telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim ini beranggotakan tim independen dari Universitas Mataram yang diketuai oleh Dr. Muazzar Habibi. Dengan melihat keanggotaan Tim ini, kita yakin bahwa mereka akan melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan akan bersikap independen dalam arti tidak akan terpengaruh oleh apa dan siapapun juga dalam memberikan penilaian terhadap hasil kerja (kinerja) para pejabat pimpinan SKPD.
Inti persoalan yang mendorong Gubernur NTB untuk membentuk Tim Evaluasi Kinerja ini sejatinya adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana para pejabat, khususnya pimpinan SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sekaligus bermakna akan dapat diketahui kualitas kemampuan dari masing-masing pejabat. Karena itu Evaluasi Kinerja ini adalah merupakan langkah yang memang harus dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi baik dalam skala kecil atau skala besar dan mempunyai orientasi profit ataupun non profit sebab indikator keberhasilan kerja sangat tergantung pada prestasi kerja pegawai dan prestasi kerja organisasi secara keseluruhan. Namun, tidak selamanya niat baik itu akan direspons positif oleh semua pihak, dan ini adalah merupakan kodrat alam yang harus kita pahami bersama, sebab dalam ajaran agama kita (Islam) dikatakan bahwa, semakin baik pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan, maka akan semakin besar pula cobaan yang akan dihadapi. Inilah yang harus menjadi acuab kita, dalam arti bahwa jika saja suatu program kegiatan yang direncanakan dan atau telah dilaksanakan itu mendapat kritikan dari pihak lain, tidak harus program itu dihentikan untuk dilaksankan, sebab belum tentu juga kritikan dan saran itu benar adanya.
Inilah yang menjadi problema Gubernur/Wakil Gubernur NTB, ketika beliau membentuk Tim Evaluasi Kinerja pimpinan SKPD, muncul pula berbagai tanggapan, positif dan negatif. Salah satu tanggapan berupa kritikan disampaikan oleh salah seorang wakil rakyat di DPRD NTB, yakni Bapak Husni Abdul Kadir, SH. (Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB). Menurut Husni Abdul Kadir, SH. Tim Evaluasi Kinerja (Tim Investigasi) yang dibentuk Gubernur tidak perlu ada, karena sudah ada Inspektorat” ungkapnya. (Koran Berita, Kamis, 21 Januari 2009). Walau demikian, Husni Abdul Kadir, SH. tidak menolak mentah-mentah keberadaan Tim tersebut, karena beliau juga memberikan saran kepada Gubernur, sebagai jalan keluarnya yakni dengan membuatkan Keputusan Gubernur yang akan memerinci tugas dan fungsi Tim Evaluasi Kinerja (Tim Investigasi) tersebut sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB.
Sebenarnya, menurut pemikiran penulis, tugas untuk melakukan Evaluasi Kinerja ini, disamping instansi Inspektora daerah, tapi yang harus lebih banyak berperan aktif adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. sebab BKD lah yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan Sumberdaya Manusia Birokrasi Pemerintahan (Urusan Kepegawaian) karena pada BKD terdapat Bidang Pengembangan dan Pengendalian dan membawahi Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan.
Sesuai ketentuan aturan Kepegawaian, mutasi (alih tugas pegawai) baik mutasi mendatar maupun vertikal (promosi), harus selalu didasarkan pada prestasi kerja masing-masing person pegawai, dan tentunya prestasi kerja pegawai atau pejabat baru bisa diketahui setelah dilakukan evaluasi kinerja masing-masing pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Nah tugas inilah yang selama ini belum pernah dilakukan oleh SKPD yang menangani kepegawaian. Kalau saja SKPD yang menangani kepegawaian jeli dengan keinginan serta kemauan Gubernur untuk betul-betul menginginkan Birokrasi Pemerintahan dikelola oleh orang-orang berkualitas, jabatan yang di emban (didudukinya) harus sesuai dengan kemampuan kompetensi yang dimilikinya, maka seharusnya SKPD tersebut mengambil langkah cepat, merespon keinginan Gubernur tersebut, yaitu dengan melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja pegawai/pejabat, baru akan bisa dilakukan, apabila telah ada indikator tolok ukur dari Kinerja. Kalau kegiatan ini sudah dilakukan oleh BKD dan dapat menunjukkan hasil sesuai yang diinginkan, maka tidak akan mungkin Gubernur akan membentuk Tim Evaluasi Kinerja, sebagaimana yang dipersoalkan oleh anggota yang terhormat.
Kaitan dengan pendapat yang pro dan kontra tentang Tim Evaluasi Kinerja ini, penulis tidak ingin membahasnya secara detail dan mendalam, namun sebagai bahan pemikiran dan analisis kita bersama, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan betapa pentingnya masalah Evaluasi Kinerja tersebut.
Sebagimana diketahui, hahwa prestasi kerja (kinerja) adalah merupakan “suatu kegiatan peningkatan kualitas atau mutu kerja dari seorang pegawai yang nantinya ikut menentukan penilaian atas suatu jabatan terhadap seorang personil”.
Pengertian prestasi kerja secara teoritis dikemukakan oleh Gomes (1999:135) berdasarkan kutipan dari Bernandin dan Rusell memberikan definisi prestasi kerja atau performance sebagai “… the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode (catatan outcome) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu”. Sedangkan Mangkunegara (2005:9), memberikan definisi Kinerja sebagai berikut : ”Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Dengan mengetahui secara ringkas pengertian dari Prestasi kerja (Kinerja) maka tentunya kita pun akan berfikir, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) itu ?
Robbin (1993:215) memberikan penjelasan mengenai faktor penentu prestasi kerja dalam kerangka yang lebih luas. Dinyatakan bahwa terdapat tiga faktor penentu prestasi kerja, yaitu kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kesempatan merupakan faktor yang bukan termasuk dalam internal bawahan, tetapi semata-mata tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan atau pemberi kerja.
Berhubungan dengan hal di atas, maka pimpinan sangat perlu menetapkan pemberian kesempatan yang bersifat kompetitif, karena hal ini akan dapat memotivasi karyawan dalam bekerja dan lebih-lebih dalam pemberian beban pekerjaan kepada pegawai harus didasarkan pada kemampuan pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian akan memberikan manfaat yang bersifat ganda dari karyawan yang berakhir pada kinerja atau prestasi kerja yang tinggi.
Berikut, Henry Simamora (1995:500), mengatakan bahwa kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :
a. Faktor individual yang terdiri dari :
1). Kemampuan dan keahlian.
2). Latar belakang.
3). Demografi.
b. Faktor Psikologis yang terdiri dari :
1). Persepsi.
2). Attitude.
3). Personality.
4). Pembelajaran.
5). Motivasi.
c. Dukungan organisasi yang terdiri dari :
1). Sumber daya.
2). Kepemimpinan.
3). Penghargaan.
4). Struktur.
5). Job design.

A.A.Anwar Prabu Mangkunegara (2005:13) dengan mengutip pendapat dari Keith Davis, mengatakan : ”faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).
a. Faktor Kemampuan ( Ability ).
Secara psikologis, kemampuan ( ability ) terdiri dari kemampuan potensi ( IQ ) dan kemampuan reality ( knowledge + skill ), artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata ( IQ 110-120 ) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk menduduki jabatan tertentu dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang maksimal.
b. Faktor Motivasi ( Motivation ).
Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka hanya bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, dan sebaliknya, jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud, mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.
Sedangkan menurut A.Dale Timple (1992:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja /prestasi kerja adalah faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, prestasi kerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu memiliki tipe pekerja keras, sedangkan bila seseorang yang memiliki prestasi kerja rendah/jelek disebabkan karena orang tersebut mempunyai kemampuan rendah serta tidak memiliki prakarsa atau usaha / upaya untuk memperbaiki kemampuan yang dimilikinya.
Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang yang berasal dari lingkungannya, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Bisa saja seseorang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan prestasi kerjanya, akan tetapi tidak bisa diwujudkan karena kendala sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Akibatnya mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan akibat lebih lanjut berpengaruh terhadap hasil kerjanya/prestasi kerjanya.
Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja pegawai, maka harus dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah mereka tunjukkan sebelumnya, sebagaimana dikemukakann oleh Gomes, (1999:185) bahwa penilaian prestasi kerja merupakan “suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja tersebut adalah untuk mereward prestasi kerja pada periode sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan prestasi kerja pada masa yang akan datang.
Kaitan dengan hal ini, lebih-lebih bagi organaisasi pemerintahan daerah di Indonesia, evaluasi kinerja merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kausar.AS. dalam buletin Media Praja Departemen Dalam Negesri (2006:19), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam makalah yang disampaikan dalam acara pembukaan Workshop Pembahasan RPP Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Konteks UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Hotel Redtop, Jakarta tanggal 2 Oktober 2006, menyatakan :” keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan misi utamanya meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pengembangan sektor unggulan dengan cara-cara demokratis dapat diketahui melalui evaluasi kinerja daerah yang dilakukan pemerintah”.
Begitu pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja untuk kelangsungan jalannya pemerintahan di masa mendatang, maka evaluasi kinerja tersebut harus dilakukan secara berkala dan rutin serta berkelanjutan/ terus menerus, dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiap enam bulan sekali atau tiap setahun sekali dan atau tenggang waktu tertentu, sebagaimana di kemukakan oleh Kausar.AS, dalam Media Praja,Departemen Dalam Negeri (2006:18) : ”Kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan pemerintah secara terus menerus (substainable), untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di daerah serta menyingkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah”.
Manfaat dilakukannya penilaian prestasi kerja secara terus menerus oleh organisasi (Siagian, 2003:227-228) adalah :
a. Mendorong peningkatan prestasi kerja.
b. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan dan kebijakan lainnya.
c. Untuk kepentingan mutasi kerja pegawai.
d. Untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan, baik yang dimaksud untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun untuk mengembangkan potensi pegawai yang ternyata belum sepenuhnya digali dan yang terungkap melalui penilaian prestasi kerja.
e. Membantu para pegawai menentukan rencana kariernya dan dengan bantuan bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karier yang paling tepat dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai.

Berkaitan dengan hal ini, maka tidaklah keliru atau salah kalau kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Gubernur/Wakil Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, sebab tanpa dukungan dan partisipasi kita semua tidak mungkin program-program jitu beliau akan terlaksana dengan baik. Kita wajib mensyukuri rahmat Allah SWT yang telah memberikan kita pemimpin yang begitu peduli terhadap masyarakatnya, karena sepengetahuan penulis yang sudah kurang lebih 29 tahun berkarya di Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Barat, baru kali ini ada program Evaluasi Kinerja Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan upaya mengevaluasi Kinerja Pejabat ini, maka Insya Allah dimasa mendatang atau minimal 5 (lima) tahun kepemimpinan beliau akan terwujud masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera lahir bathin, karena dengan adanya evaluasi kinerja pejabat ini, akan dapat terlihat mana pejabat yang betul-betul berkualitas, memiliki kemampuan dan kemauan bekerja untuk masyarakat dan daerah serta mana pejabat yang bekerja hanya dengan mengandalkan kemampuan anak buah (bawahannya) saja sementara dia hanya bisanya memerintah dan pinternya cari muka sama pimpinan saja (mudah-mudahan ini tidak ada).
Akhirnya, penulis mengajak kita semua untuk merenung dan mencermati sebuah pepatah yang mengatakan :

“Berfikirlah sebebas burung yang terbang membelah angkasa untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Dan berilah inspirasi kepada sesama tanpa menggurui, ibarat kicauan burung yang bisa dinikmati semua orang tanpa paksa”

“Bekerjalah sebagaimana ikan, yang tak pernah letih berenang menantang arus, melewati segala aral untuk menggapai keyakinan dan harapannya.

Milikilah ‘kaki-kaki’ kompetensi yang kokoh agar engkau mampu meloncat setinggi-tingginya bak belalang. Biarkanlah langit jadi batas pencapaian prestasimu”

Semoga Allah meridhoi…. Amien.

Mataram, 04 Februari 2009
Penulis adalah
Pemerhati masalah sosial kemasyarakatan.

13 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

JUAL BELI PEMIMPIN

MENCARI PEMIMPIN YANG BENAR
DIBAWAH TEKANAN POLITIK JUAL BELI

( oleh : H. Musa Shofiandy )

Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat masa bhakti 2008-2013 masih setahun lebih, namun sejak akhir 2006 lalu kita sudah mulai mendengar dan melihat berbagai gerakan individu maupun kelompok di Bumi Gora ini yang mulai meperbincangkan Pilkada Gubernur tersebut, dan kita, serta siapapun juga tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mencegah hal ini.
Bila hal ini dilihat dari sudut pandang ilmiah dan ekuitas politik, upaya tersebut sangat dapat dibenarkan, karena jauh sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya untuk mempersiapkan terjaringnya calon-calon pemimpin Bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini, yang betul-betul dapat dihandalkan kemampuannya memenej pemerintahan yang baik dan benar di atas kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan.
Di awal tahun 2007 ini, pembicaraan yang terfokus kepada Suksesi Gubernur Bumi Gora 2008 sudah tidak lagi dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Berbagai cara dilakukan baik oleh orang perorang maupun kelomnpok organisasi politik dan kemasyarakatan yang menjurus kearah figur pemimpin (Gubernur) Nusa Tenggara Barat mendatang.
Dari perorangan, bahkan tidak tanggung-tanggung beberapa person individu telah secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk menjadi Calon Pemimpin (Gubernur) NTB. masa bhakti 2008-2013, demikian juga dari beberapa organisasi politik telah mengeluarkan keputusan politiknya untuk mencalonkan jagonya menjadi Gubernur Bumi Gora masa bhakti 2008-2013.
Melihat fenomena ini, tersirat sekelumit pertanyaan dalam benak hati kami yang masih awam ini,( maaf kami tidak menggurui dan tidak pula meremehkan kemampuan teman-teman yang mau menjadi Gubernur, Bupati/Walikota, ilustrasi ini dimaksudkan hanya sebagai renungan kita bersama agar pemimpin (Gubernur) NTB. 2008-2013 betul-betul Gubernur pemegang amanah yang bertanggung jawab dunia akherat), apakah orang-orang atau kelompok orang (organisasi politik dan kemasyarakatan) yang telah memunculkan dirinya dan atau dimunculkan itu telah melakukan upaya-upaya pematangan dirinya untuk tampil menjadi seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab terhadap lebih kurang empat juta masyarakat Nusa Tenggara Barat ? Upaya pematangan diri itu antara lain misalnya bagi yang menganut agama Islam, ada sholat Istiharah memohon petunjuk dari Allah Sang Pencipta atau upaya lainnya seperti memperbanyak pengetahuan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan karena seorang pemimpin adalah juga pemegang amanah. Dalam Qur,an Surat Al-Anfal (8):27) Allah berfirman : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kami mengetahui” Dalam salah satu Sunnah Rasul (Muhammad.SAW) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan bahwa dalam salah satu pertemuan Nabi Muhammad SAW. Bersadba : “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Bagaimana amanah disia-iakan, tanya salah seorang peserta pertemuan. Rasulullah menjawab : “:Jika urusan telah dierahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat”.
Atas dasar ajaran ini, maka Imam Umar Bin Khathab, menggambarkan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin, dengan sebuah ungkapan :
“Saya senang jika dapat keluar dari dunia ini ( dunia kepemimpinan ) dengan impas, tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa”. Menjelang akhir hayatnya khalifah Umar Bin Khathab mewasiatkan kepada khalifah sesudahnya, beberapa wasiat, satu diantaranya mengatakan : “ Tunggangilah kebenaran dan ceburkan dirimu dalam kesusahpayahan menuju kebenaran. Jadilah engkau penasehat bagi dirimu sendiri”.
Berangkat dari beberapa ajaran dan petuah ini, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh siapa saja, terutama oleh individu-individu yang berkeinginan untuk menjadi Pemimpin adalah mengintrofeksi diri dengan jeli, baik dan benar tanpa ada kata pembenar yang sebenarnya tidak benar.
Suatu ketika di awal Februari 2007 ini, kami pernah diskusi dengan salah seorang pemuka agama (Islam) di Jawa, beliau mengatakan : Pak Musa, saat ini pemimpin yang dicari, bukan semata-mata karena ia pintar, tapi yang paling utama adalah “pemimpin yang benar” sebab seorang pemimpin yang pintar belum tentu ia bisa bertindak benar, ungkapnya.
Berbicara pemimpin yang benar, kita merasa sedikit mendapat angin (mudah-mudahan angin segar), bahwa salah satu partai politik di Bumi Gora ini memunculkan Calon Gubernur dari kalangan pemuka agama, dan mudah-mudahan pemunculan ini melalui proses panjang hasil dari pemikiran jernih dengan berbagai pertimbangan. Kami menuliskan kata-kata “mudah-mudahan angin segar” di atas ini dalam tanda kurung, karena dengan pemunculan tokoh agama tersebut muncul pula berbagai firasat pemikiran yang mudah-mudahan juga menjadi bahan analisis bagi sang calon.
Ketika issu tentang akan dimunculkannya calon Gubernur dari tokoh agama, salah seorang Tuan Guru di Lombok mengatakan : Saya bukan tidak setuju Tokoh Agama menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota, Cuma saya sangat sayangkan, karena untuk menjadi Gubernur, Bupati/Walikota tidak sesulit menjadi Ulama (Tuan Guru)” Kalau mau jadi Gubernur, Bupati/Walikota tidak perlu makan waktu lama, tapi kalau untuk menjadi Ulama (Tuan Guru) butuh puluhan tahun, itupun belum tentu diakui masyarakat banyak. Kalau sudah menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota, mau tidak mau yang bersangkutan sudah masuk dalam arena politik yang dalam kenyataannya saat ini politik itu penuh ketidak pastian. Syukurlah kalau tokoh agama yang menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota itu, bisa mempertahankan prisnip-prinsip kebenaran agama dalam menjalankan kepemimpinannya, tidak hanya sebagai boneka dari para politikus yang justru akan menjerumuskan. ? ungkap tokoh agama kharismatik yang selalu berpenampilan sederhana itu.

Berbicara peran ulama (Tuan Guru), antara lain ia memiliki peran yang disebut amr ma’ruf nahy munkar, yang rinciannya meliputi tugas untuk (1) menyebarkan dan mempertahankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, (2) melakukan kontrol dalam mayarakat (social control), (3) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan (4) menjadi agen perubahan sosial (agent of social change). Peran tersebut teraktualisasi sepanjang sejarah islam, meskipun bentuk dan dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dengan yang lainnya dan antara satu tempat dengan lainnya. Hal ini sangat tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem yang dihadapi oleh masyarakat, dimana ulama itu berada. Melihat peran ini, maka peran ulama meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik aspek sosial, budaya, politik maupun ekonomi.
Nanang Tahqiq dalam bukunya Politik Islam, mengatakan : “Peran ulama di masa mendatang tetap penting selama mayoritas mayarakat Indonesia masih tetap beragama Islam dan berpegang pada ajaran-ajarannya ; dan ulama sendiri mampu mengaktualisasikan doktrin Islam dalam konteks masa kini serta mampu mengaktualisasikan perannya dengan tetap concerned pada persoalan-persoalan nriil umat dan bangsa Indonesia”
Dari ilustrasi di atas, insya Allah kita dapat memetik sebuah kesimpulan bahwa, inti pokok permasalahan perihal kepemimpinan ini adalah sangat tergantung dari nilai pribadi masing-masing yang bersangkutan.
John C.Maxwell dalam bukunya Developing the Leader Within You, mengatakan, “Semua pemimpin besar telah memahami bahwa tanggung jawab nomor satu mereka adalah atas disiplin diri serta pertumbuhan pribadi mereka sendiri. Seandainya mereka tidak sanggup memimpin diri sendiri mereka tidak mungkin memimpin orang lain”.
Satu hal lagi yang perlu kita cermati dan ketahui bahwa nilai diri seseorang itu, bukan hanya berdasarkan atas penilaian dirinya sendiri, tapi juga atas dasar penilaian orang lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry Wadsworth Longfellow : Kita nilai diri sendiri dari apa yang kita rasa sanggup kita kerjakan, orang lain menilai kita dari apa yang telah kita kerjakan”.
Hasil perpaduan kedua nilai inilah yang kita jadikan pijakan untuk memilih dan menentukan pemimpin (Gubernur) Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang.
Atas dasar ungkapan dan analisis di atas, hampir setengah abad kelahiran Nusa Tenggara Barat dibawah kepemimpinan tujuh Gubernur, kiranya dapat kita jadikan bahan resume penilaian kita, untuk berfikir jernih tentang masyarakat Nusa Tenggara Barat dan tentang pemimpin Nusa Tenggara Barat di masa depan dengan didasari atas realita pengalaman kepemimpinan tujuh Gubernur tersebut.

Jual Beli Pemimpin.
Ditengah alam globalisasi modernitas saat ini, kita tidak bisa menafik dari kenyataan, bahwa perangai manusiapun maju dengan pesatnya, dalam arti bahwa tidak jarang kita melihat dan menemukan, alam demokrasi dinikmati dan dilaksanakan secara berlebihan. Sifat manusia yang tak pernah merasa puas merajalela, dan untuk memenuhi pemuasan kebutuhannya itu, berbagai ragam cara dilakukan, ilmu ekonomi telah merambah dunia politik dalam pengertian ilmu jual beli pun telah merasuk ke arena kepemimpinan.
Bila kita tetap membuka mata dan telinga dalam menyerap berbagai informasi problematika kemajuan diberbagai bidang kehidupan manusia, sekarang ini banyak orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan harga diri dengan melakukan berbagai cara dengan maksud dan tujuan hanya untuk memenuhi pemuasan keinginannya, hatta dengan menjual rakyat yang menurut ketentuan undang-undang, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia ini (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Kata-kata dari rakyat dan oleh rakyat, ya dalam realita konsekwen dilaksanakan, tapi kata untuk rakyat ? Wallahu a’lam Bissawab……………………….
Banyak diantara kita, entah individu, kelompok, organisasi politik maupun organisasi kemayarakatan, dimana-mana selalu mengatakan “atas nama rakyat”
Rakyat yang mana ? Inilah yang kami makudkan dengan menjual rakyat.
Di alam reformasi yang katanya orang sudah kebablasan ini, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa bila akan terjadi Pemilu, Pilkada, Pilkades maupun pemilihan pemimpin di suatu organisasi, jual beli suara sudah dianggap hal biasa. Makanya dizaman sekarang ini, selama sistem pemilihan Kepala Daerah tetap mengharuskan seorang Calon Kepala Daerah harus mendapat dukungan dari Parpol, kalau mau menjadi Gubernur, Bupati/Walikota,jangan terdesak nafsu untuk mencalonkan diri kalau tidak punya uang. Banyak kita lihat dan buktikan mantan-mantan calon Kepala Daerah di NTB. ini jadi kere karena kalah dalam Pilkada. Untuk dapat menjadi Calon saja, harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli dukungan dari parpol, belum lagi untuk sosialisasi tim sukses dan biaya operasional lainnya. Suatu saat pernah kami ngomong-ngomong dengan salah seorang teman yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah. Ketika kami tanya, bagaimana khabarnya, jadi ndak mau maju jadi calon Kepala Daerah ? Beliau menjawab, tidak jadi karena parpol yang kami hubungi minta sekian Milyard katanya….. Masya Allah…..kalau hanya untuk mendapatkan dukungan harus mengeluarkan uang (membeli suara), belum lagi untuk keperluan lainnya, bagaimana kalau nanti calon tersebut terpilih, apakah dia tidak akan memperhitungkan out come yang telah dikeluarkan itu ? dan darimana pengembalian uang itu, kalau tidak dari jabatan dan kekusaan yang dia beli itu ? Inilah yang kami maksudkan dengan jual beli kepemimpinan.
Dari kurang lebih empat juta penduduk Nusa Tenggara Barat, mungkin tidak sampai sejumlah jari tangan, yang memiliki niat ikhlas karena Allah, untuk tidak memperhitungkan dana yang telah dikeluarkan itu, kecuali kalau ia betul-betul hartawan yang dermawan. Kalaupun ia hartawan dan dermawan, kenapa harus melalui jual beli kepemimpinan, kenapa …. dan kenapa…… serta seribu satu pertanyaan akan muncul.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari adanya politik jual beli kepemimpinan itu, adalah dengan melakukan perubahan terhadap sitem pemilihan Kepala Daerah, yakni dengan mengadopsi item pemilihan Gubernur di Nangru Aceh Darussalam, yakni dengan membolehkan calon independen.
Makanya, kami sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh saudara Lalu Ranggalawe, yang ingin maju menjadi Calon Gubernur NTB tahun 2008, dengan malakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk me-yudicial revew Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi kita mayarakat yang tidak ingin dipimpin oleh pemimpin hasil jual beli tersebut, kiranya upaya yang dilakukan oleh saudara Lalu Ranggalawe ini patut dan harus kita dukung sepenuhnya. Sebab upaya itu tidak saja dimaksudkan agar saudara Lalu Ranggalawe bisa lolos menjadi Calon Gubernur NTB, tahun 2008, tapi juga yang lebih penting dan bermakna adalah agar demokrasi di negara kita ini betul-betul terlaksana sesuai dengan arti dan makna hakiki yang terkandung ketika Demokrasi terlahirkan, walaupun memang jalan menuju alam demokrasi itu penuh tantangan. Jack Synder (2003) mengemukakan, jalan menuju demokrasi selalu mengandung berbagain kerawanan. Kita sadari bahwa segala apapun yang ada dan terjadi di dunia ini pasti ada untung ruginya. Demikian juga dengan Demokrai, walaupun kini Demokrasi telah menjadi mitos model sistem bernegara terbaik di dunia.
Paulus Mujiran (2004), mengemukakan, demokrasi tidak selalu menguntungkan semua kelompok elit politik. Demokrasi tiada ubahnya sekeping uang bermata dua, Bagi yang diuntungkan demokrai merupakan hal yang perlu dibela, didukung dan diperjuangkan, sementara bagi yang dirugikan, pro ststus quo, demokrai harus dilawan” ungkap Paulus. Kaitannya hal ini dengan upaya saudara Lalu Ranggalwe di atas, kalau upayanya itu berhasil, maka pihak yang diuntungkan adalah rakyat banyak dan pihak yang dirugikan adalah Parpol, dan sebaliknya kalau tidak berhasil, pihak parpol diuntungkan dan rakyat banyak dirugikan. Mudah-mudahan semua ini dapat menjadi bahan renungan dan pemikiran kita untuk kita sama-sama membangun demokrasi secara utuh dan konsekwen.

Satu hal lagi yang perlu kita renungkan bersama adalah bahwa kalau kita simak filosofi dan hakekat jual beli, maka barang atau jasa yang sudah diperjual belikan dengan resmi itu, tentunya tidak bisa digugat dan dituntut balik untuk dikembalikan. Misalnya, jika seorang pemimpin yang duduk dalam jabatan kepemimpinannya itu diperolehnya dengan cara jual beli (membeli suara dari rakyat), maka semestinya rakyat yang telah dibeli suaranya itu tidak berhak menggugat kepemimpinannya itu karena ia sudah membelinya, rakyat tidak berhak untuk demo menuntut pimpinan itu turun dari jabatannya, karena jabatan kepemimpiannya itu diperoleh dengan cara membeli. (Ini menurut teori jual beli). Lalu apakah hal ini yang kita inginkan ? Tentu tidak. Sekarang ini banyak orang, termasuk politikus dan pejabat yang dengan mudahnya mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata pembenar atas ucapan dan tindakan yang dilakukan, walaupun kata dan ucapannya itu sebenarnya tidak benar.

Atas dasar analisis kajian di atas, kepada kita semua mayarakat Nusa Tenggara Barat yang mengharapkan dan menginginkan pemimpin (Gubernur NTB) yang benar-benar amanah, mari kita berfikir logis dan bertindak menurut aturan kebenaran yang hakiki, mempertimbangkan berbagai hal, dimasa lalu, masa kini dan masa mendatang, dalam menentukan pilihan kita. Jangan bisa terpengaruh oleh janji-janji kosong, bagai mimpi disiang bolong. Bila perlu mari kita berfikir yang mendalam, mengetuk hati kita masing-maing agar tersirat dan tersurat pernyataan dalam realita untuk tidak memilih pemimpin (calon Gubernur/Wakil Gubernur) yang menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan aturan hukum yang ada dan berlaku, termasuk dengan cara membeli suara rakyat.
Kepada para calon pemimpin NTB ( Calon Gubernur/Wakil Gubernur), kami berharap untuk tidak terobsesi mengejar jabatan Gubernur/Wakil Gubernur NTB. dengan melakukan berbagai cara yang tidak benar. Jangan gunakan jabatan dan kedudukan anda saat ini, untuk menarik simpati masyarakat, agar mayarakat memilih anda, karena sesungguhnya mayarakatpun telah banyak yang tau siapa anda sebenarnya. bertarunglah secara jantan dengan mengandalkan keperibadian yang anda miliki dan diakui sebagai sosok manusia yang memang pantas menjadi pemimpin.

Dan kepada pendukung calon, simpatian dan tim sukses, kamipun berharap untuk tidak menjerumuskan calon itu kelembah yang membawa duka nestapa bagi masyarakat banyak.. Semoga di dalam usia setengah abad nanti (17 Desember 2008) seluruh mayarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, benar-benar memiliki sosok pemimpin yang memang pantas dibanggakan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat….. Amien.

Mataram, 08 Maret 2008.

Penulis adalah Pemerhati masalah sosial
Kemasyarakatan, candidat Doktor pada
Progran Pacasarjana Untag Surabaya.

13 Februari 2009 Posted by | Uncategorized | Tinggalkan komentar

Tips Meg-update Blog bagi yang Sibuk….

ayongeblog-banner3Anda termasuk orang yang sibuk ? Apa boleh buat, kesibukan pekerjaan, terutama orang kantoran, sering membuat kita lupa bahkan kehilangan mood untuk mengupdate blog. Karena biasanya memang dibutuhkan suasana yang cukup rileks saat kita menulis postingan. Nah, ada beberapa tips yang sekiranya bisa diterapkan mengatasi hal tersebut diantaranya :


1. Tulis dahulu topiknya, cukup di sebuah notes kecil. Urusan menulis detailnya belakangan, yang penting kita tidak kehilangan topiknya.

2. Buat jadwal, ini butuh disiplin dan konsistensi yang tinggi. Mungkin 1 jam dalam seminggu anda ‘wajib’ sisihkan waktu untuk menulis blog. Satu jam seminggu di hari minggu pagi misalnya, sepertinya bukan hal yang berat khan.

3. Dampingin dengan waktu santai, buat yang ngantor, biar sibuk pastinya ada waktu buat makan siang donk ? Nah jangan lupa bawa kertas atau buku kecil, sambil makan siang corat coret deh itu kertas. Karena umumnya, saat makan siang, kita tidak sambil berpikir terlalu berat.

4. Gunakan alarm hidup, lho apa tuh ? maksudnya minta bantuan teman yang dekat untuk selalu mengingatkan untuk menulis postingan baru. Terkadang teguran teman malah manjur lho, terutama karena kita gengsi 😛

5. Terakhir, ini tentang motivasi, pastikan Anda benar-benar nyaman dan menikmati aktivitas ngeblog. Dengan memiliki pemahaman tsb, pastinya semangat untuk terus konsisten menulis blog menjadi lebih mudah dan ringan. Bila Anda nyaman dengan aktivitas ini, akan selalu ada waktu untuk mengupdate blog, itu pasti.

Berikut, Kami menyertakan 5 Tips mengompori teman agar doyan ngeblog….

1. Memperluas Pertemanan, Blog bisa dijadikan sarana untuk menambah banyak teman kita. Dengan memiliki Blog tentu saja orang lain akan berkunjung dan saling bertukar link, ini membuka kesempatan kita untuk saling berkenalan dan memperluas jaringan pertemanan kita yang pastinya akan berguna di kemudian hari. Yah mungkin saja malah dapat pacar atau jodoh, siapa tahu ?

2. Personal Branding, Kita bisa memposisikan diri sendiri sesuai dengan profesi atau keahlian yang khusus kita miliki. Dengan menulis Blog yang berisi artikel sesuai keahlian kita, keinginan kita untuk dikenal oleh orang lain sebagai programmer, desainer atau apapun itu bisa dilakukan. Siap-siap saja diincar ‘headhunter’ hehehe…

3. Mendapatkan Uang Tambahan, Sekarang ini banyak sekali program-program Iklan dan Afiliate yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan uang secara online. Google Adsense untuk kategori Pay Per Click, PayPerPost.com untuk kategory Pay Per Post adalah beberapa contoh program tsb. Atau kalau kita punya barang yang ingin dijual pun, kita tinggal memasang photo barang tsb berikut harganya untuk ditawarkan di Blog. Jadi pedagang musiman atau dadakan boleh donk dan tidak perlu takut digusur SatPol PP 🙂

4. Refreshing, Bukan hanya tempat-tempat rekreasi saja yang bisa membuat kita rileks, ternyata Blog juga bisa dijadikan sarana refreshing lho. Bila seharian kita lelah bekerja yang menguras pikiran dan tenaga, dengan ngeBlog justru kita seakan mendapatkan tempat untuk kembali memulihkan stamina kita, karena Blog bisa dijadikan media curahan hati, kita bisa menulis sesuka hati khan ? Dan percaya dech, saat tulisan kita mendapat komentar dari orang lain, perasaan senang pasti hadir di hati kita, walaupun mungkin komentarnya tidak semua menyenangkan tapi kita bisa menyimpulkan bahwa tulisan kita (dan kita-nya) mendapat perhatian dari orang lain. Keren khan, Blog sebagai sarana therapi ! ( bukan hanya tempat pijit saja yang bisa )

5. Profesi, Ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang di Indonesia. Menjadi Blogger profesional ternyata memang profesi yang cukup menjanjikan. Cosa Aranda dan Budi Putra adalah beberapa contoh Blogger Profesional yang sering dijadikan acuan sukses oleh para Blogger lain. Blog saat ini sudah bisa dibilang sebagai salah satu industri internet yang besar dimana tiap orang bisa mendapatkan manfaat berupa penghasilan yang bisa dijadikan pemasukan utama. Berprofesi sebagai Blogger, siapa takut ?

21 Desember 2008 Posted by | Uncategorized | 5 Komentar

Muslimah Hizbut Tahir Demo Di Mataram

Mataram ( Berita ) : Muslimah Hizbut Tahir Indonesia, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyeru perempuan Indonesia untuk meninggalkan perangkap demokrasi yang menopang penjajahan kapitalisme global.

Seruan tersebut disampaikan juru bicara Hizbut Tahir Indonesia, NTB, Febirianti Abassuni ketika berunjuk rasa di gedung DPRD NTB di Mataram, Jumat [19/12] .

Sebelum datang ke gedung dewan, sekitar 150 anggota Muslimah Hizbut Tahir berjalan keliling kota Mataram dengan membawa sepanduk sehingga memacetkan lalu lintas.

Dikatakan, demokrasi tidak menjamin terpilihnya penguasa yang memiliki ideologi Islam dan kepabel dalam memimpin menuju bangsa besar, kuat dan terdepan.

Untuk itu, diperlukan pencerdasan politik pada rakyat agar mampu mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar, kuat dan terdepan dan demokrasi saat ini telah membuka lebar-lebar jalan ‘terbelinya’ pemimpin oleh kaum kapitalis global.

Muslimat Hizbut Tahir terus memperjuangkan syariah dan khalifah karena dengan syariat kita telah mendapatkan ideologi Islam yang bersumber dari sang pencipta.

Dia menjelaskan, Islam menetapkan bahwa kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti bahan bakar, listrik, air bersih, pelabuhan dan lainnya merupakan milik seluruh rakyat dan dikelola oleh negara dan dengan ini negara dapat menjdikan lapangan pekerjaan yang layak kepada masyarakat.

Dengan demikian akan dapat terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan disamping itu negara juga dapat menyediakan pendidikan gratis/murah dan berkualitas, jaminan keamanan kepada tiap individu rakyat.

Menurut dia, Islam menutup peluang berkembangnya perekonomian non riil. Islam mengharamkan riba dan spekulasi bursa saham. Selain itu, Islam hanya menempatkan uang sebagai alat tukar, bukan komoditi perdagangan. “Hal ini menutup kemungkinan peredaran uang ke transaksi-transaksi yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” katanya. ( ant )

Note: Berita ini di ambil dari sini hanya sebagai postingan percobaan

21 Desember 2008 Posted by | Uncategorized | 3 Komentar